Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Kesekjenan DPR untuk melakukan rapid test virus corona untuk para anggota DPR dan keluarga mereka memantik polemik di kalangan politisi Senayan di tengah kian mewabahnya virus mematikan tersebut.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar sebelumnya mengklaim kalau dana tes virus corona untuk anggota Dewan dan keluarganya tidak memakai anggaran Negara, namun dari sumbangan para anggota DPR.
Untuk tes itu sendiri akan dilakukan pada hari Kamis (26/3/2020) atau Jumat (27/3/2020) di kompleks rumah dinas DPR, Kalibata, Jakarta Selatan.
Adapun secara keseluruhan jumlah mereka yang akan diperiksa sekitar 2.000 orang dengan asumsi 575 anggoa DPR ditambah dua atau tiga anggota keluarga.
Pernyataan Indra itu langsung mendapat penolakan dari Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dengan alasan lebih baik tenaga medis diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang terkena wabah tersebut.
Selain meminta pembatalan kegiatan tersebut, Jazuli menyarankan sebaiknya kalau ada anggota DPR dan keluarganya yang diduga terpapar saja yang diperiksa dan ditangani tenaga medis.
Baca Juga
Akan tetapi, Jazuli tidak mengomentari soal dari mana anggaran tersebut diambil.
Fraksi Partai Demokrat DPR juga menolak mengikuti tes virus corona sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Dia mengatakan semestinya DPR memiliki rasa empati serta kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi Covid-19.
Ibas menyatakan, masyarakat juga masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan rapid test Covid-19.
"Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Ibas, Selasa (24/3/2020).
Sementara itu, Anggota Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, mengungkapkan bahwa keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus lebih diutamakan.
"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," ujarnya,
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan, di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.
Atas dasar itulah, Zainuddin menegaskan, sebaiknya rencana rapid test kepada Anggota DPR dan keluarganya dibatalkan.
Sementara itu politii PPP, Arsul Sani meminta agar rencana tes corona bagi Anggota DPR dan keluarga tidak usah diributkan.
Politisi dari partai pendukung pemerintah itu mengatakan tes Covid-19 itu tidak diwajibkan bagi semua anggota Dewan.
"Itu soal teknis saja, pemerintah kan memang mendatangkan lebih dari 100 ribu rapid test kit dan akan tes massal juga. Jadi soal massal atau sendiri itu nggak perlu jadi masalah,” ujarnya kepada wartawan.
Arsul mengatakan salah seorang petugas keamanan di Gedung DPR dicurigai terinfeksi virus corona, selain tes tersebut juga bersifat suka rela.
