Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pelayanan Publik, Puan Tanya Tindak Lanjut Rekomendasi Ombudsman

Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan sejauh mana rekomendasi-rekomendasi Ombudsman untuk instansi penyelenggara pelayanan publik ditindaklanjuti.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 25 Februari 2020  |  20:32 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat meberi penjelasan kepada wartawan usai menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) saat meberi penjelasan kepada wartawan usai menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja dari Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) di Gedung DPR, Rabu (12/2/2020). JIBI - Bisnis/John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan sejauh mana rekomendasi-rekomendasi Ombudsman untuk instansi penyelenggara pelayanan publik ditindak lanjuti.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani dalam pertumuan pimpinan DPR dengan komisioner Ombusdman RI, Selasa (25/2/2020).

“Kita ingin tahu berapa banyak rekomendasi Ombusdman untuk perbaikan pelayanan publik ditindaklanjuti. Kita ingin mengukur dampak kerja Ombudsman seperti apa,”ungkap Puan.

Puan didampingi Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin dan Rahmat Gobel menerima 7 perwakilan Ombudsman yang dipimpin Ketua Ombusdman RI Amzulian Rifai.

Ombusdman RI  datang untuk menyerahkan laporan kinerja tahunannya kepada DPR sesuai perintah UU No 37/2008. Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan anggota Komisi II DPR RI Johan Budi pun ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Puan mengatakan Ombudsman didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik Pusat maupun derah.

Ombudsman juga mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

“Mestinya kehadiran Ombusdman RI berdampak pada perbaikan pelayanan publik,”ungkap Puan.

Perbaikan pelayanan publik ini, lanjut Puan, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban Ombusdman sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU.

Peraih Doktor Honoris Causa Undip ini juga meminta para instansi penyelenggaran pelayanan publik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombusdman. Dengan begitu pelayanan publik menjadi lebih baik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ombudsman puan maharani
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top