Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indeks Kerawanan Pemilu 2020: Keberpihakan ASN Masalah Utama

Ada lima isu strategi yang paling banyak muncul dalam IKP 2020. Yang paling tinggi, keberpihakkan ASN kepada salah satu paslon.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 25 Februari 2020  |  16:09 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020, Selasa (25/2/2020). JIBI/Bisnis - Nindya Aldila
Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020, Selasa (25/2/2020). JIBI/Bisnis - Nindya Aldila

Bisnis.com, JAKARTA - Keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada masih menjadi kasus tertinggi dalam pilkada.

Hal tersebut terangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2020 yang diluncurkan oleh badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan dan Publikasi, Mochammad Afifuddin, mengatakan isu strategi yang paling banyak muncul dalam IKP 2020 adalah keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung peserta pilkada (terjadi di 167 kabupaten/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa kampanye (di 136 kota).

Selain itu, perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecataman/kabupaten-kota/provinsi (119 kabupaten/kota); pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa tenang (109 kabupaten/kota) dan putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkaitan ketidaknetralan ASN (109 kabupaten/kota).

“Maka rekomendasi kami adalah meningkatkan pelayanan, terutama pada proses pencalonan, akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/2).

Kelima ini merupakan kasus yang signifikan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2020 mendatang. Lima indikator dominan tersebut terdapat di lebih dari 100 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, selain lima indikator tersebut, dia juga mencermati bahwa faktor kerawanan juga terjadi pada daftar pemilih ganda di 179 daerah; pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan ada di 133 daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Menurutnya, IKP merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu. Hal ini karena dalam setiap penyelenggaraan pemilu terdapat potensi terjadinya kerawanan yang perlu diantisipasi dengan baik.

“Kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang netral, profesional, dan berintegritas. Bawaslu harus mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil dari pemilu," pesan Ma'ruf.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi Ma'ruf Amin
Editor : Andya Dhyaksa
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top