Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku belum mengetahui secara detail terkait isu penggerebekan prostitusi atau pekerja seks komersial (PKS) di Kota Padang yang melibatkan anggota DPR Andre Rosiade.
Menurut Saleh, dia baru mendapatkan informasi itu dari pemberitaan sejumlah media, namun belum memerinci substansi dari kasus tersebut. Karena itu, dia mempersilakan apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan Andre ke MKD dan pihaknya akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.
“Bukan saya tidak tahu, tapi belum detail soal informasi tersebut. Selain itu belum ada laporan yang kami terima,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (6/2/2020).
MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pada periode terdahulu Mahkamah Kehormatan Dewan bernama Badan Kehormatan (BK).
Saleh pun mengaku belum bisa banyak berkomentar ketika ditanya soal opsi yang akan diambil MKD karena belum ada laporan masyarakat.
"Untuk memutuskan apakah sesuatu itu meruntuhkan martabat Dewan, tentu itu tidak bisa dilakukan satu atau dua orang. Harus dibawa ke rapat paripurna di MKD," ujar Saleh.
Baca Juga
Sementara itu, ketika dihubingi Bisnis, Andre mengatakan bahwa dirinya membantah pernah membayar orang lain untuk ‘menggunakan’ PSK.
“Tidak ada saya membayar orang untuk menjebak (PSK). Yang ada masyarakat melapor kepada saya, lalu saya fasilitasi laporan itu ke Polda Sumbar. Lalu ada operasi tangkap tangan bekerja sama dengan masyarakat pelapor,” ujarnya.
Dia mengatakan masyarakat sudah resah melihat luar biasanya kemaksiatan online di Padang sehingga dirinya tidak bisa diam sebagai wakil rakyat.
“Jadi kalau saya disebut membayar orang. Itu opini sesat yang dibangun selama ini,” ujarnya menjelaskan.
