Bisnis.com, JAKARTA - Harun Masiku, buronan KPK dalam kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu, seakan menjelma jadi orang kuat baru. Betapa tidak, gara-gara Harun Masiku, Dirjen Imigrasi Ronny Frederica Sompie dicopot dari jabatannya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie, Selasa. Tak hanya Ronny, direktur sisdik pun mengalami hal serupa. Direktorat Sisdik adalah pihak yang membawahi IT di Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian) dan direktur sisdiknya," kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Yasonna menyampaikan hal itu beberapa hari setelah Ronny F Sompie membenarkan bahwa politikus PDI-P Harun Masiku telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020 menggunakan pesawat Batik Air.
Menurut Ronny, terjadi delay time karena di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta mengalami gangguan perangkat Informasi Teknologi (IT) baru, akhirnya diketahui bahwa Harun sudah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3," kata Yasonna.
Menurut Yasonna, delay time di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta karena ada perubahan sistem.
"Ada pelatihan staf sehingga pada pelatihan itu data dummy masuk ke pusat, tidak dibuat akses ke pusat tetapi karena ada sesuatu, selesai itu kenapa tidak dibuka kembali access itu, itu jadi persoalan," kata Yasonna.
Yasonna pun mengakui ada kejanggalan dalam sistem tersebut.
"Ada yang janggal, maka saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang tidak percaya, maka saya katakan tim cyber crime dari Polri, tim Kemenkominfo yang sangat ahli di situ, tim BSSN yang sangat ahli di situ, dan Ombudsman karena Ombudsman lembaga pengawas birokrasi, mungkin ada yang tidak benar di situ supaya independen, supaya itu betul-betul independen maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang Plh," kata Yasonna.
Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.
"Plh itu irjen, dirsisdik kemigrasian juga (di-plh-kan) karena dia turut sangat menentukan kenapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, mereka bertanggung jawab soal itu," kata Yasonna.
Usul Pencopotan Yasonna
Setelah pencopotan Ronny Sompie, muncul tuntutan agar Yasonna Laoly juga dicopot dari kedudukannya sebagai Menkumham.
Kritikan ke arah Yasonna Laoly disampaikan pegiat antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar Yasonna dicopot oleh presiden Joko Widodo dari posisinya sebagai menteri.
Alasannya, baik Yasonna dan Ronny Sompie diduga menjadi dalang yang menghambat proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya tentang keberadaan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di kasus eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mendorong agar Jokowi mencopot Yasonna Laoly lantaran posisinya selaku Menkumham merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM.
"Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," ujar Kurnia, Selasa (28/1/2020).
Adapun yang dimaksud Kurnia tersebut yaitu ketika Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie salah menafsirkan keberadaan Harun Masiku.
Kapan Harun Masiku Menyerahkan Diri?
Kini yang menjadi pertanyaan kapankah Harun Masiku akan menyerahkan diri secara sukarela?
Forum Umat Islam termasuk yang mendesak agar Harun Masiku menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) FUI Muhammad Al Khaththath, di Jakarta, Selasa, (28/1/2020).
"Kami mengimbau kepada saudara Harun Masiku agar segera menyadari kesalahannya dan menyerahkan diri kepada KPK untuk mengikuti proses hukum di KPK dan pengadilan tipikor. Para ulama di lingkungan FUI Insyaallah juga siap mendampingi dalam proses penyerahan diri tersebut," ujar Al Khaththath.
Al Khaththath melanjutkan FUI memberikan dukungan moral sepenuhnya kepada KPK yang sudah berhasil menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa orang terkait dengan pemberantasan korupsi.
Dia juga meminta dan mengajak suluruh Ormas Islam serta jawara dan laskar islam untuk membantu KPK dalam menemukan dan menangkan Harun Masiku yang merupakan politisi PDIP ini.
"Hal ini perlu dilakukan sebelum pihak-pihak lain yang anti pemberantasan korupsi melakukan hal-hal yang tak diinginkan," ujar Al Khaththath.
Kini, semua berpulang kepada Harun Masiku, akankah ia segera menyerahkan diri dengan sukarela atau menunggu upaya paksa berhasil membawanya ke KPK. Atau, jangan-jangan harus ada pejabat lain yang jadi korban, sebelum Harun mau menyerahkan diri?
