Bisnis.com, JAKARTA -- Beberapa diplomat di Eropa menilai butuh waktu lama dan kompleksitas tinggi untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan mengatur masa depan Inggris dengan Uni Eropa.
Menurut mereka, dengan keterbatasan waktu ini, kemungkinan terjadinya hard Brexit pada 31 Desember mendatang tidak dapat dihindari.
Seorang diplomat senior mengatakan dia memperkirakan sedikit kemajuan dalam negosiasi antara Komisi Eropa dan Inggris dalam beberapa bulan ke depan, sementara hanya ada waktu beberapa pekan lagi setelah liburan musim panas Brussel untuk mencapai sebuah kesepakatan.
"Biasanya, di Uni Erop, hal-hal tidak bergerak sampai ada krisis nyata," kata diplomat itu, seperti dikutip melalui Reuters, Jumat (24/1).
Sebuah perjanjian dasar harus mencakup pakta perdagangan bebas, kesepakatan tentang aturan dan standar yang setara untuk menjamin persaingan yang adil, dan struktur tata kelola untuk memperluas hubungan ke depan.
Setelah Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari, negara itu memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020 di mana Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa dalam status sementara.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebelumnya menegaskan bahwa dia tidak akan memperpanjang masa transisi.
Dengan demikian, pemerintah kini bekerja Idengan tenggat waktu yang ketat untuk menghindari no-deal Brexit yang berpotensi merusak pada akhir tahun.
Sebuah kesepakatan harus dibuat pada pertengahan Oktober sehingga dapat menyisakan cukup waktu untuk menerjemahkan perjanjian ke dalam 23 bahasa resmi Uni Eropa dan kemungkinan kebutuhan untuk ratifikasi di Brussels sebelum akhir tahun.
Para diplomat kuga mengatakan bhawa perjanjian baru harus mencakup kesepakatan tentang penerbangan, transportasi, dan perikanan.
Sengketa perairan merupakan masalah yang sulit secara politis, serta kondisi di mana London dapat menjadi pihak yang unggul dalam negosiasi karena, setelah Brexit, kapal-kapal nelayan dari negara-negara UE tidak akan lagi dapat beroperasi di Perairan Inggris seperti yang mereka lakukan sekarang.
Para diplomat yang hadir dalam sebuah diskusi itu mengatakan elemen-elemen lain dapat dinegosiasikan dan ditambahkan kemudian karena hanya kesepakatan mendasar yang mungkin dilakukan dalam waktu singkat.
Uni Eropa tidak ingin mereplikasi pengaturannya yang berlaku dengan Swiss, di mana ada lebih dari 100 perjanjian bilateral untuk mencakup berbagai aspek hubungan bilateral.
"Idenya adalah untuk memiliki satu perjanjian pada akhir 2020, yang juga akan memiliki struktur pemerintahan dan keterbukaan untuk menambah perjanjian tambahan," kata seorang diplomat Uni Eropa yang terlibat dalam pembicaraan itu.
Dalam perkembangan terbaru, RUU yang menerapkan kesepakatan keluar Inggris dengan Uni Eropa telah diresmikan dalam sebuah undang-undang pada Kamis (24/1), menjelang keberangkatan negara itu dari blok ekonomi Eropa itu pekan depan.
Undang-undang Brexit melewati tahap parlementer terakhir pada Rabu (23/1), setelah lebih dari tiga tahun debat sengit tentang bagaimana, kapan dan bahkan apakah Brexit harus terjadi.
Ratu Elizabeth II telah memberikan Royal Assent, sebuah persetujuan kerajaan, ujar pemimpin House of Commons, Jacob Rees-Mogg, dalam unggahannya di Twitter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689913916.jpg?w=184&h=104)
