Anggota Dewas: KPK Perlu Digonggongi

Bahkan dia meminta kepada masyarakat sipil untuk 'menggonggongi' KPK. Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pemberantasan korupsi.

Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com

Kamis, 23 Januari 2020 | 16:59

Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 (dari kiri) Syamsuddin Haris, Harjono, Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho berpose bersama sebelum upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris meminta kepada masyarakat sipil untuk terus mendesak pemerintah, DPR, dan KPK untuk terus meningkatkan pemberantasan korupsi.

Bahkan dia meminta kepada masyarakat sipil untuk 'menggonggongi' KPK. Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pemberantasan korupsi.

"KPK musti digonggongi, Parpol musti digonggongi, pemerintah digonggongi, DPr digonggongi itu diingatkan. Ini jadi tugas dan tanggung jawab civil society," kata Syamsuddi di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut dia tanpa adanya desakan publik, kondisi negara belum tentu akan membaik. Untuk itu, lanjut Syamsuddin, tekanan dari publik perlu ditingkatkan.

Apalagi, kata Syamsuddin, saat ini pemimpin yang punya komitmen pemberantasan korupsi jumlahnya bisa dihitung jari.

"Sebab kalau mau jujur siapa sih pemimpin yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi jangan-jangan bisa dihitung jari saking sedikitnya," kata dia.

Hal Ini, ucap Syamsuddin, merupakan situasi yang menyedihkan. Menurut dia pemberantasan korupsi membutuhkan strategi dan kerja sama banyak pihak.

"Strategi komprehensif politik tidak cukup pendekatan hukum saja bahkan tidak cukup politik saja," katanya.