Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemakzulan Donald Trump, dari Ukraina ke Sidang Senat

Kontroversi strategi pemerintahan Donald Trump akhirnya membawanya ke sidang pemakzulan.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  08:53 WIB
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan UU Otoritas Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2020 di Pangkalan Militer Gabungan (Joint Base) Andrews, Maryland, AS, Jumat (20/12/2019). - Reuters/Leah Millis
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan UU Otoritas Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2020 di Pangkalan Militer Gabungan (Joint Base) Andrews, Maryland, AS, Jumat (20/12/2019). - Reuters/Leah Millis

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam sebuah negara penganut demokrasi, pemakzulan bukan hal awam. Terlebih di Negeri Paman Sam.

Sejarah mencatat House of Representatives alias Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah melakukan proses pemakzulan kepada tiga presiden, Andrew Johnson pada 1868, Bill Clinton pada 1998, dan yang teranyar Donald Trump pada 2019.

Pemakzulan terhadap Trump menuai perhatian, bukan hanya karena banyak kebijakannya yang memanen pro dan kontra, tapi juga lantaran prosesnya berjalan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS yang bakal digelar pada November 2020. Presiden yang berlatar pengusaha properti itu sudah siap kembali bertarung mempertahankan jabatannya.

Pada akhirnya, bukan kebijakan Trump mengenai sengketa dagang dengan China, kepemilikan senjata api, atau soal imigran, yang membuat DPR AS membawanya ke kursi pemakzulan.

Pada 24 September 2019, mosi tidak percaya diterbitkan oleh Kongres AS terhadap Trump setelah skandal yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyeruak. Sebanyak 187 anggota DPR mendukung proses pemakzulan terhadap Trump dalam pemungutan suara.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi dalam konferensi pers terkait pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Washington, AS, Kamis (16/1/2020)./Reuters-Joshua Roberts

Trump terbukti telah meminta Zelensky untuk menyelidiki Hunter Biden, anak Joe Biden. Joe Biden adalah Wakil Presiden AS era Barack Obama dan juga calon kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat.

Seperti dilansir dari Reuters, Joe Biden pernah diutus oleh Obama untuk bekerja sama dengan Pemerintah Ukraina dalam hal pemberantasan korupsi di negara Eropa Timur itu.

Pada saat yang sama, Hunter Biden diangkat menjadi direksi di salah satu perusahaan energi swasta besar Ukraina, Burisma Group. Saat ini, dia sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut karena khawatir dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi ayahnya.

Sebuah aduan anonim di Gedung Putih mengungkapkan bahwa Trump menyebutkan permintaan itu dalam sebuah percakapan telepon dengan Zelenskiy. Dalam permintaannya, Trump juga disebut menyinggung penahanan bantuan dana oleh AS ke Ukraina.

Tidak hanya itu, Trump diduga berusaha melakukan teori konspirasi dengan mengarahkan tuduhan keterlibatan Rusia dalam Pilpres 2016 ke arah Ukraina.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menilai tindakan Trump telah menyalahi hukum dan tidak menghormati panggilan Kongres.

"Aksi kepresidenan Trump menunjukkan fakta tidak terhormat dari pengkhianatan seorang presiden atas sumpah jabatannya," tuturnya dalam pidatonya di Kongres, Selasa (24/9/2019).

Menurut Pelosi, hal itulah yang membuat DPR bertindak dengan menerbitkan mosi tidak percaya untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemakzulan.

Pada 18 Desember 2019, DPR AS memutuskan pemakzulan Trump melalui dua pasal, penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan yang dilakukan Kongres terhadapnya.

Trump menolak keras pemakzulan ini dan menilainya sebagai upaya penggulingan dirinya dari jabatannya.

Tidak tanggung-tanggung, dalam cuitan di Twitter, dia mengatakan bahwa Pelosi adalah orang gila dan Demokrat merupakan pembohong. Dalam proses ini, Trump yakin para anggota Partai Republik lainnya akan mendukungnya.

"Suara dari Partai Republik nol, tidak ada kejahatan, panggilan telepon dengan Ukraina sempurna, tanpa tekanan," tegasnya melalui akun Twitter resminya, Kamis (26/12/2019).

Sidang di Senat
Sidang di Senat AS merupakan lanjutan dari voting terhadap Trump yang dilakukan oleh DPR AS. Proses pemakzulan dalam konstitusi AS memang cukup rumit.

DPR yang seharusnya memiliki hak penuh, hanya bertindak sebagai juri dan pelapor. Sementara itu, Senat memiliki hal besar dalam memutuskan pemakzulan.

Seperti dipaparkan oleh BBC, jaksa dari DPR dan Konsul Gedung Putih akan mendatangkan saksi dan sejumlah bukti. Setelah keduanya melakukan paparan penuh, Senat akan melakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak.

Jika suara terbanyak membuktikan Trump tidak bersalah, maka dia akan kembali menjabat. Namun, jika dua pertiga suara, yang setara dengan 67 dari 100 suara, mendukung pemakzulan, maka Presiden harus dicopot dan digantikan oleh Wakil Presiden.

Dalam persidangan pemakzulan ini, sebenarnya Trump bisa saja hadir. Tetapi, banyak pihak memperkirakan dia hanya akan menunjuk pengacara Gedung Putih Pot Cipollone.

Sidang di Senat diperkirakan bakal berlangsung selama beberapa pekan dengan 6 hari masa kerja. Adapun jadwal per harinya akan tentatif.

Pemimpin Minoritas Senat AS dari Partai Demokrat Chuck Schumer menyarankan persidangan berlangsung selama 126 jam. Pasalnya, Partai Demokrat berharap sidang ini dapat selesai sebelum pemilihan awal (primary elections) Pilpres AS dimulai pada Februari 2020.

Sidang yang telah dibuka pada Kamis (16/1/2020), menunjuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts yang diperkirakan akan membebaskan Trump dari tuduhan tersebut karena tidak satu pun dari 53 anggota Partai Republik di Senat mendukung penggulingan Trump.

Pada Selasa (21/1) waktu setempat, alias pada hari yang sama dengan dilanjutkannya sidang pemakzulan, Pemimpin Mayoritas di Senat AS Mitch McConnell akhirnya mengeluarkan resolusi yang akan menentukan aturan awal persidangan tersebut. Dalam resolusi tersebut, alih-alih memberikan waktu bagi jaksa DPR dan Gedung Putih untuk memberikan argumen legal dalam waktu 2 hari, kedua pihak diberi waktu selama 3 hari.

Kebijakan ini masih lebih pendek dibandingkan pada masa sidang pemakzulan Bill Clinton, di mana kedua pihak diberi waktu menyampaikan argumen legalnya dalam waktu 4 hari.

Singkatnya waktu menyampaikan argumen legal diyakini akan menyulitkan pemanggilan saksi dan penyerahan dokumen atau bukti baru.

Adapun Partai Demokrat menginginkan pengadaan saksi. Pelosi menilai Partai Republik takut dengan kenyataan yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Namun, dalam perkembangan terbaru pada Selasa (21/1) waktu setempat, sesuai dugaan, Senat yang dikuasai oleh Partai Republik menolak upaya Partai Demokrat untuk membawa berbagai dokumen dan bukti baru. Hal ini akan menguntungkan bagi Trump.

Melaju ke Pilpres 2020
Di tengah pemakzulan ini, Trump tampaknya tidak akan mundur dari pencalonan dirinya sebagai wakil Partai Republik dalam Pilpres 2020. Dalam sejumlah unggahan di Twitter-nya, dia mengusung tagar slogan "Keep America Great 2020" dan "Promises Made, Promises Kept".

Pemimpin Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff menyampaikan argumen terkait alasan usulan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di hadapan Senat AS dalam sidang pemakzulan di US Capitol, Washington, AS, Selasa (21/1/2020)./US Senate TV via Reuters

Sejauh ini, Trump dan pendukungnya masih melihat Biden sebagai musuh utama dalam jalan menuju kursi Presiden AS 2020-2024. Hal ini yang membuatnya menekan Ukraina.

Di sisi pendanaan, sebenarnya Trump memiliki kekuatan pendanaan kampanye yang jauh lebih kuat ketimbang Biden. John Morgan, pencari dana kampanye tim Biden, menuturkan dana kampanye Biden masih kalah dibandingkan Trump.

"Biden tidak butuh senjata api, dia butuh bazooka," ucap Morgan.

Hingga kuartal ketiga 2019, Biden baru mengumpulkan dana US$15 juta, sedangkan Trump telah meraup US$125 juta. Trump dan pendukungnya telah mencari dana sejak 2017, sehingga dia lebih matang untuk menghadapi Pilpres 2020.

Namun, penghalang terbesarnya kali ini adalah pemakzulan dirinya yang dapat menurunkan citra pebisnis ulung tersebut.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Donald Trump amerika serikat Premium Content
Editor : Annisa Margrit

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top