Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Harun Masiku di Indonesia, KPK Klaim Sudah Antisipasi

KPK sudah melakukan langkah-langkah strategis sejak penetapan empat para tersangka di kasus dugaan suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  17:14 WIB
Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menggelar aksi sebelum menyerahkan jamu antidiare di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Aksi menyerahkan jamu antidiare tersebut sebagi bentuk dukungan terhadap pimpinan KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang meibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. - Antara
Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menggelar aksi sebelum menyerahkan jamu antidiare di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Aksi menyerahkan jamu antidiare tersebut sebagi bentuk dukungan terhadap pimpinan KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang meibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan langkah antisipatif menyusul keberadaan tersangka Harun Masiku yang berada di Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa tersangka Harun telah kembali ke Indonesia dari Singapura pada Selasa (7/1/2020).

Pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan selama ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah strategis sejak penetapan empat para tersangka di kasus dugaan suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Langkah yang sudah ditempuh tersebut antara lain berkoordinasi dengan pihak Imigrasi karena memiliki kewenangan untuk mengecek lalu lintas orang. Kemudian, bekerja sama dengan Polri untuk mencari keberadaan caleg dapil Sumatra Selatan 1 tersebut.

"Intinya KPK telah mendalami semua informasi yang kami terima sehingga selama ini informasi dari imigrasi hanyalah salah satu sumber informasi KPK, ini karena terkait dengan hubungan antar institusi yang selama ini berjalan dengan baik," kata Ali, Rabu (22/1/2020).

Tak sampai disitu, KPK juga menurutnya sudah mengirimkan permintaan pencegahan kepada Imigrasi yang sudah ditindaklanjuti sejak tanggal 13 Januari 2020. Hal untuk mengantisipasi Harun kabur ke luar negeri.

KPK juga sudah meminta bantuan penangkapan kepada Polri dan ditindaklanjuti dengan daftar pencarian orang (DPO).

Ali menyatakan bahwa penyidik antikorupsi menginagtkan tersangka Harun dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjwbkan perbuatannya secara hukum 

"Bersikap kooperatif kepada penyidik KPK tidak hanya membantu penegak hukum tetapi nantinya pada tingkat persidangan juga akan dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman yang bersangkutan," tuturnya.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronnie Sompie dalam keterangannya mengatakan bahwa Harun kembali ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Batik Air.

"Saya sudah menerima informasi berdasarkan pendalaman di sistem termasuk data melalui IT yg dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soeta, bahwa HM [Harun Masiku] telah melintas masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik pada tanggal 7 Januari 2020," ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa Harun Masiku tercatat belum pulang ke Indonesia berdasarkan data yang dimiliki. Harun pergi ke Singapura dua hari sebelum adanya tangkap tangan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Hal itu juga dipertegas Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa Harun masih di luar negeri.

Ronnie mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soeta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemprosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta ketika Harun melintas masuk. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK pdip
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top