Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menanggapi pengiriman dokumen pemakzulan dirinya oleh DPR ke Senat saat menandatangani dokumen perjanjian dagang tahap pertama dengan Wakil Perdana Menteri China, Liu He.
“Mereka melakukan hoaks di sana. Mari kita urus itu,” kata Trump kepada sejumlah Senator asal Partai Republik, yang ikut menghadiri penandatangan perjanjian dagang itu di Gedung Putih pada Rabu (15/1/2020).
Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, menandatangani pengiriman dokumen dakwaan pemakzulan Trump ke Senat pada Rabu, 15 Januari 2020.
DPR juga telah menunjuk tujuh orang politikus senior dari Partai Demokrat untuk berperan sebagai penuntut Trump pada persidangan pemakzulan di Senat nanti.
Senat AS sendiri dikuasai mayoritas politikus dari Partai Republik, yang merupakan pendukung Trump.
Saat berpidato ketika penandatangan kesepakatan dagang dengan Cina, Trump sempat menyebut ada tiga politikus Demokrat yang membelot ke Republik dengan menolak pemakzulan dirinya.
Baca Juga
“Saya ingin berterima kasih. Itu sangat sulit,” kata Trump.
Secara terpisah, seperti dilansir Channel News Asia, Nancy Pelosi mengaku sedih harus menggelar proses pemakzulan Trump.
“Sangat sedih, sangat tragis untuk negara kita, bahwa tindakan-tindakan yang diambil Presiden telah melemahkan keamanan nasional. Dia melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keamanan proses pemilu kita. Dan ini membawa kita ke tahap ini,” kata Nancy Pelosi, ketua DPR AS, saat menandatangani dokumen dakwaan itu.
Pelosi menambahkan,”Presiden ini akan dimintai pertanggung-jawaban. Tidak ada orang di atas hukum,” kata dia.
Ada tujuh orang politikus DPR dari Demokrat, yang bakal menjadi penuntut Trump pada persidangan di Senat. Dua diantaranya adalah Ketua Komisi Intelijen DPR AS, Adam Schiff, dan Ketua Komisi Hukum Jerry Nadler.
DPR AS menuding Trump sengaja menahan dana bantuan sekitar US$391 juta atau sekitar Rp5.3 triliun untuk Ukraina. Ini diduga sebagai tekanan Washington kepada Kiev agar mau menginvestigasi bekas Wapres Joe Biden.
Trump juga didakwa melakukan upaya menghalangi proses investigasi DPR AS saat pemanggilan saksi-saksi dilakukan.
Sejumlah saksi tidak mau dipanggil DPR AS dan Gedung Putih juga tidak menyerahkan dokumen yang diminta panel investigasi meskipun Kongres memiliki kewenangan pemanggilan paksa atau subpoena.
DPR AS, yang dikuasai mayoritas Partai Demokrat, memutuskan memakzulkan Trump pada 18 Desember 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
