Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir heran dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya yang menerima uang dari polemik gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.
Ia menduga isu ini dihembuskan oleh orang yang telah terusik karena akan mulai terungkap siapa dalang dari Jiwasraya.
"Saya dengar minggu depan Istana (Presiden), KPK, BUMN akan didemo, saya dibilang mengambil uang. Saya bingung, orang saya baru datang, kita mau bersih-bersih," ujar Erick usai memantau posko bencana banjir di kawasan Tangerang, Banten, Minggu (5/1/2020).
"Saya enggak tau, mungkin juga ada oknum-oknum yang gerah yang selama ini menjarah Jiwasraya. Sekarang proses hukum sudah mulai masuk."
Karena sudah terkait ranah hukum, Erick menuturkan, ia sudah tidak berwenang lagi untuk mengintervensi Jiwasraya lebih jauh. Yang pasti, ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memberikan hak yang wajib diterima oleh para nasabah Jiwasraya.
Namun dalam pemenuhan hak para nasabah Jiwasraya, menurut Erick, tidak bisa instan langsung diberikan. Ia memperkirakan bakal waktu beberapa tahun dengan berbagai skema pengembalian.
Intinya, kata Erick, pemerintah Jokowi mencari solusi atas kasus gagal bayar Jiwasraya tersebut dan bertanggung jawab alias tidak melarikan diri. "Tapi kalau dituduh, dibilang kita yang rampok, ya saya rasa teman-teman media tahu lah siapa yang ngerampok," ucapnya.
Kejaksaan Agung sebelumnya memprediksi bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp13,7 triliun akibat Jiwasraya tidak menerapkan kehati-hatian dalam berinvestasi. Perusahaan pelat merah itu diketahui telah menempatkan saham sebanyak 22,4% atau senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.
Dari jumlah tersebut hanya 5% yang ditempatkan pada saham perusahaan berkinerja baik (LQ 45) dan 95% sisanya ditempatkan di saham berkinerja buruk. Kemudian, Jiwasraya juga menempatkan pada reksa dana saham 59,1% dengan nilai mencapai Rp14,9 triliun, dan 98% dari total aset dikelola oleh manajer investasi yang buruk.
