Bisnis.com, JAKARTA - Meski tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri China terkait Muslim Uighur, namun pemerintah seharusnya menyatakan sikap agar negara itu memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
Demikian dikemukakjan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah China di wilayah yang berbatasan dengan Kazhastan dan Tibet tersebut.
“Saya sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak campur tangan urusan dalam negeri China, tapi harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi Muslim Uighur,” ujarnya, Jumat (27/12/2019).
Dia menambahkan tidak boleh ada penindasan pada Muslim Uighur sehingga Indonesia harus menunjukkan keberpihakan.
Menurutnya, tidak ikut campur urusan dalam negeri China sduah sesuai dengan politik luar negeri, tapi jika terjadi penindasan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar tidak bisa tinggal diam, minimal dengan pernyataan sikap.
Terkait dengan rencana sejumlah ormas Islam di Indonesia yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) China hari ini untuk merespon dugaan penindasan etnis Muslim di Xianjiang itu, Kharis dengan tegas mendukung aksi itu. Akan tetapi dia meminta agar aksi berjalan damai sehingga pesan dukungan untuk Uighur mendunia.
"Aksi ini saya harap berjalan tertib, damai dan memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respon ummat Islam Indonesia, saya harap pihak Kedubes China bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa soal dugaan tersebut.
“Dubes China juga harus melihat bahwa aksi itu adalah solidaritas ummat Islam terhadap saudara mereka dibelahan bumi lainnya sehingga pesan aksi ini bisa sampai Beijing dengan baik" katanya.
