Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partainya setuju dengan evaluasi peyelengaraan pemilu dan memisahkan antara pemiu legisatif dengan pemilihan presiden.
Salah satu alasan diperlukannya evaluasi adalah akibat ambang batas parpol untuk mengajukan calon presiden bermasalah. Begitu juga dengan ambang batas parpol masuk parlemen yang dinaikkan menjadi 4% dari pemilu sebelumnya sebesar 3,5%.
"Penentuan presidential threshold itu kan bermasalah ya, kemarin itu kan presidential threshold ditentukan dari pemilu sebelumnya kan, itu juga pernah dipakai," ujarnya di Jakarta pada Kamis (12/12/2019).\
Syarief menuturkan Demokrat juga menghendaki pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dipisah. Demokrat menilai banyak masalah yang terjadi akibat pemilu serentak tahun ini.
Oleh karena itu, menurut Syarief, pidato Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pemilu bukan sebagai keluhan. Dia menyebut apa yang disampaikan SBY merupakan fakta dan masukan untuk pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu.
"Ada sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan," kata Wakil Ketua MPR itu.
Syarief mengatakan Pilpres 2019 telah menimbulkan keterbelahan di antara masyarakat. Banyak pula penyelenggara pemilu yang menjadi korban akibat pemilu serentak. "Bukan keluhan, ini masukan. Ini satu catatan yang perlu diperbaiki ke depan."
