Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri berharap tak ada lagi peringatan hari antikorupsi dunia.
Hal itu diungkapkan Firli menyusul peringatan antikorupsi dunia yang jatuh pada hari ini, Senin (9/12/2019).
Firli mengatakan bahwa hari antikorupsi sedunia adalah hari keprihatinan lantaran diingatkan bahwa ada hal serius yang harus dijadikan perhatian untuk bersama-sama dalam memberantasnya.
Hari antikorupsi dunia juga menurutnya memberi makna peringatan atau alarm warning bahwa negara masih memiliki masalah korupsi.
Hal ini lantaran tidak semua negara melaksanakan peringatan hari antikorupsi terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius sebab tak ada lagi korupsi di dalamnya (zero corruption).
"Saya berharap suatu saat, kita tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi," tutur Firli, dalam keterangannya, Senin (9/12/2019).
Firli lantas mengingatkan agar semua pihak mengambil peran untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan tataran hak, kewajiban, kewenangan dan berperan aktif membebaskan Indonesia dari masalah korupsi.
Menurut Firli, KPK yang juga merupakan garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi harus melakukan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 UU No. 19 tahun 2019.
Firli menyebut pelaksanaan tugas KPK tidak akan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah swasta kalangan dunia usaha, para tokoh-tokoh baik agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan, dan budayawan.
"Semua harus bersatu melakukan upaya pencegahan untuk tidak ada lagi korupsi," tuturnya.
Dengan demikian, lanjut dia, maka seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana dan pada akhirnya cita-cita nasional Indonesia yang cerdas, Indonesia yang sejahtera dapat diwujudkan sehingga Indonesia adil makmur sejahtera di seluruh Nusantara.
"Saya pesan bahwa semua ini bisa kita capai dengan syarat situasi politik keamanan dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif, tidak ada gonjang ganjing dan kegaduhan politik karena negara kita negara yang besar," katanya.
"Jika diibaratkan kita menumpang kapal besar (NKRI), maka seluruh penumpang tidak boleh gaduh, sehingga kita siap dan selamat menghadapi ombak, badai dan gelombang dan kita semua selamat sampai tujuan," lanjutnya.
Dengan situasi aman, nyaman dan kondusif maka dinilai akan memberi jaminan iklim usaha, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terus meningkat dalam menyongsong 100 tahun Indonesia masuk dalam 5 kekuatan ekonomi dunia (the big five in global economic).
