Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Intervensi Washington Atas Uighur Ancam Kesepakatan Dagang AS-China 

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa finalisasi kesepakatan dagang dengan China mungkin butuh waktu lebih lama, setidaknya hingga akhir 2020. Pernyataan Trump tersebut menimbulkan keraguan baru terkait akhir sengketa dagang antara AS dan China.
Beberapa pekerja berjalan di luar pagar lokasi yang secara resmi disebut sebagai pusat edukasi vokasional di Dabancheng, Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur, China, Selasa (4/9/2018)./Reuters-Thomas Peter
Beberapa pekerja berjalan di luar pagar lokasi yang secara resmi disebut sebagai pusat edukasi vokasional di Dabancheng, Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur, China, Selasa (4/9/2018)./Reuters-Thomas Peter

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa finalisasi kesepakatan dagang dengan China mungkin butuh waktu lebih lama, setidaknya hingga akhir 2020.

Pernyataan Trump tersebut menimbulkan keraguan baru terkait akhir sengketa dagang antara AS dan China.

Sementara itu sebuah RUU DPR AS yang ditujukan pada kamp-kamp untuk Muslim di Xinjiang mengundang kemarahan Beijing.

“Dalam beberapa hal, saya menyukai gagasan menunggu sampai setelah pemilu untuk kesepakatan [dengan] China. Tetapi mereka ingin membuat kesepakatan sekarang, dan kita akan lihat apakah kesepakatan itu benar atau tidak," kata Trump.

Pernyataan Trump itu memicu penurunan tajam indeks saham dan pelarian ke obligasi pemerintah, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/12/2019).

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk RUU yang mensyaratkan pemerintahan Trump menguatkan tanggapannya atas tindakan keras China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang dapat menghambat negosiasi perdagangan.

RUU Uighur, yang disahkan 407-1 di DPR yang didominasi Demokrat, mengharuskan presiden AS mengutuk pelanggaran terhadap Muslim dan menyerukan penutupan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang. 

RUU ini juga mengharuskan Trump menjatuhkan sanksi, untuk pertama kalinya, pada anggota politbiro China yang berkuasa yakni Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo.

Beijing menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China. Beijing pun menuntut Amerika Serikat agar tidak menjadikannya undang-undang dan mengatakan akan bertindak untuk membela kepentingannya sebagaimana diperlukan.

Seseorang yang familiar dengan sikap pemerintah China pada negosiasi perdagangan mengatakan kepada Reuters, kesepakatan perdagangan fase satu bisa terancam jika RUU DPR tentang Uighur menjadi hukum yang sah.

Para analis mengatakan tanggapan China terhadap pengesahan RUU Uighur bisa lebih kuat daripada reaksinya terhadap UU Amerika yang mendukung para pemrotes prodemokrasi di Hong Kong.

Pada Senin (2/12), Beijing menyampaikan bahwa mereka telah melarang kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer AS mengunjungi Hong Kong dan memberi sanksi kepada beberapa organisasi non-pemerintah yang berpusat di AS.

Media pemerintah China mengabarkan bahwa Beijing akan segera menerbitkan daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang dapat berakhir dengan pengenaan sanksi terhadap sejumlah perusahaan AS.

Global Times, yang didukung oleh Partai Komunis, menyampaikan bahwa daftar entitas itu sedang dalam proses penyusunan yang dipercepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nirmala Aninda
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper