Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa finalisasi kesepakatan dagang dengan China mungkin butuh waktu lebih lama, setidaknya hingga akhir 2020.
Pernyataan Trump tersebut menimbulkan keraguan baru terkait akhir sengketa dagang antara AS dan China.
Sementara itu sebuah RUU DPR AS yang ditujukan pada kamp-kamp untuk Muslim di Xinjiang mengundang kemarahan Beijing.
“Dalam beberapa hal, saya menyukai gagasan menunggu sampai setelah pemilu untuk kesepakatan [dengan] China. Tetapi mereka ingin membuat kesepakatan sekarang, dan kita akan lihat apakah kesepakatan itu benar atau tidak," kata Trump.
Pernyataan Trump itu memicu penurunan tajam indeks saham dan pelarian ke obligasi pemerintah, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/12/2019).
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk RUU yang mensyaratkan pemerintahan Trump menguatkan tanggapannya atas tindakan keras China terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang dapat menghambat negosiasi perdagangan.
RUU Uighur, yang disahkan 407-1 di DPR yang didominasi Demokrat, mengharuskan presiden AS mengutuk pelanggaran terhadap Muslim dan menyerukan penutupan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang.
RUU ini juga mengharuskan Trump menjatuhkan sanksi, untuk pertama kalinya, pada anggota politbiro China yang berkuasa yakni Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo.
Beijing menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China. Beijing pun menuntut Amerika Serikat agar tidak menjadikannya undang-undang dan mengatakan akan bertindak untuk membela kepentingannya sebagaimana diperlukan.
Seseorang yang familiar dengan sikap pemerintah China pada negosiasi perdagangan mengatakan kepada Reuters, kesepakatan perdagangan fase satu bisa terancam jika RUU DPR tentang Uighur menjadi hukum yang sah.
Para analis mengatakan tanggapan China terhadap pengesahan RUU Uighur bisa lebih kuat daripada reaksinya terhadap UU Amerika yang mendukung para pemrotes prodemokrasi di Hong Kong.
Pada Senin (2/12), Beijing menyampaikan bahwa mereka telah melarang kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer AS mengunjungi Hong Kong dan memberi sanksi kepada beberapa organisasi non-pemerintah yang berpusat di AS.
Media pemerintah China mengabarkan bahwa Beijing akan segera menerbitkan daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang dapat berakhir dengan pengenaan sanksi terhadap sejumlah perusahaan AS.
Global Times, yang didukung oleh Partai Komunis, menyampaikan bahwa daftar entitas itu sedang dalam proses penyusunan yang dipercepat.
