Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan jelang Musyawarah Nasional (munas) Partai Golkar 3 – 6 Desember 2019 masih panas. Keputusan Bambang Soesatyo untuk mencalonkan diri disoroti pengamat.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, meski jabatan ketua umum Golkar merupakan impian Bambang Soesatyo sejak dulu, namun jangan mengesampingkan etika dalam berpolitik.
Pasalnya, sebelumnya beredar surat pernyataan Bamsoet bahwa dia tidak akan mencalonkan sebagai Ketua Umum Parta Golkar dalam kongres yang berlangsung minggu depan. Sejumlah nama tertera di surat pernyataan itu seperti mantan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung.
“Barangkali ini impian cita-cita Bamsoet sejak lama, tapi di sinilah etika dikesampingkan,” kata Jerry, dalam keternagan tertulis, Kamis (28/11).
Dia pun menyesalkan langkah yang diambil Bamsoet maju kerena desakan segelintir kader Golkar. Padahal, katanya, Bamsoet sudah diberikan jalan mulus sebagai Ketua MPR RI. “Padahal beliau sudah diberikan posisi ketua MPR,” katanya.
Dia menyarankan agar Bamsoet tak usah maju karena desakan segelintir kader Golkar, karena bagaimanapun Bamsoet sejak didapuk sebagai Ketua MPR sudah berkomitmen.
Karena jika maju maka Bamsoet dinlai tengah memainkan politik ingkar janji, ketika merengkuh pimpinan MPR.
Menurutnya, pihak Istana sendiri mendukung Airlangga dalam perebutan ketua umum Partai Golkar dan sulit bagi Bamsoet untuk menandingi Airlangga.
Terlebih, katanya, kunci utama Presiden Jokowi masih mendukung Airlangga terlihat saat mantan Wali kota Solo ini menyampaikan pidatonya pada HUT Golkar. Dimana kata Jerry, Jokowi sempat melempar pujian kepada Airlangga dengan menyebutnya sebagai 'ketum top'.
“Airlangga tipikal Jokowi, yakni orangnya ‘cool’ atau adem. Pak Jokowi tidak terlalu suka dengan orang yang kepedean besar atau over confidence,” katanya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin menambahkan, Bambang Soesatyo dinilai melanggar etika politik bila tetap ngotot maju sebagai ketua umum Golkar di Munas nanti.
Terlebih, Bamsoet sudah diberi jalan mulus untuk mendapatkan kursi sebagai Ketua MPR RI berkat campur tangan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.“Ini tentu Bamsoet melanggar secara etika politiknya,” katanya.
Meski telah melanggar, kata Alvin, tidak ada sanksi yang bisa dikenaian ke Bambang Soesatyo. Hanya saja, itu tergantung dari pembahasan awal antara Bambang dan Airlangga ketika itu.
“Dengan adanya penguat bukti maka implikasinya Bamsoet bisa kehilangan kepercayaan dan berujung tidak akan ada yang memilih dia,” katanya.
Bila memang ada perjanjian secara tertulis antara Bamsoet dan Airlangga, maka Menko Perekonomian itu bisa saja menang secara aklamasi. “Kalau sepeti itu kondisinya maka Airlangga bisa jadi calon tunggal. Dan membuka peluang Airlangga menang aklamasi,” katanya.
Sebelumnya, pendukung Bambang Soesatyo menilai pesiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar mengalami banyak anomali (keanehan) yang melenceng dari substansi AD/ART Partai Golkar.
PELANGGARAN AD/ART
Viktus Murin, Ketua Tim Penggalangan Opini Tim Sembilan Pemenangan Bambang Soesatyo (Bamsoet) siap untuk melaksanakan munas yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurutnya, munas yang akan diselenggarakannya tersebut merupakan bentuk koreksi atas sejumlah pelanggaran AD/ART yang dilakukan DPP Partai Golkar pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu, menjelang munas mendatang telah terlihat adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto. Intrik itu bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal.
“Hal ini tampak jelas dalam ‘skenario’ pemandangan umum DPD I, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 November 2019,” katanya, Senin (25/11).
