Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK: 7.848 Bidang Tanah di NTB Belum Bersertifikat

Jumlah itu sekitar 46% dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki Pemprov Nusa Tenggara Barat.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 23 November 2019  |  23:49 WIB
Logo KPK - Antara/Widodo S Jusuf
Logo KPK - Antara/Widodo S Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa sebanyak 7.848 bidang tanah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum bersertifikat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jumlah itu sekitar 46% dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki Pemprov Nusa Tenggara Barat. 

Hal itu teridentifikasi dalam monitoring evaluasi (monev) berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Provinsi NTB pada 18– 19 November 2019.

Selain aset yang belum bersertifikat, lanjut dia, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. 

"Beberapa aset berupa tanah dan bangunan menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir di antara Pemprov NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat," katanya, Sabtu (23/11/2019).

Adapun aset tersebut berupa lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, dan bangunan kantor BPP Bertais.

Kemudian tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasilitas umum dan fasilitas sosial Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang. 

"KPK terus mendorong pemerintah daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat segera melakukan penertiban atas aset bermasalah," tutur Febri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top