Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu memandang perlu peningkatan partisipasi pemilih dan gerakan antipolitik uang dalam Pilkada 2020.
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan kontestasi tahun depan menghasilkan pemilihan berkualitas. Menurut dia, terdapat dua indikator berkualitasnya pesta demokrasi di tingkat lokal tersebut.
Pertama, peningkatan partisipasi pemilih. Dewi mengatakan bahwa tingginya tingkat penggunaan hak pilih menjadi tolak ukur peningkatan kepercayaan pubik terhadap pemilihan.
“Hal ini akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (23/11/2019).
Indikator kedua, tambah Dewi, adalah kesadaran antipolitik uang. Menurut dia, para pihak harus memiliki kesamaan pandangan untuk menolak politik uang agar melahirkan pemilihan yang jujur.
“Jika pemilihan terpercaya akan mampu melahirkan pemimpin yang amanah sehingga terwujud pemerintahan yang baik, yang dipercaya oleh rakyat. Hal ini akan berkontribusi dalam melahirkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi,” ujar Dewi.
Bawaslu pun berharap kesuksesan Pemilu 2019 dapat terulang. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah, Pemilu 2019 lebih rumit karena pengawas mesti mengawasi lima surat suara di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Bawaslu pun patut bersyukur, hasil proses Pemilu 2019 yang cukup baik,” ucapnya.
Pilkada 2020 akan diselenggarakan secara serentak di 270 daerah pada September tahun depan. Rinciannya, sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.