Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Penyidikan Rampung, Penyuap Mantan Dirut Perum Perindo Segera Disidang

Direktur PT Navy Arsa Sejahtera itu akan menjalani persidangan terkait dengan kasus dugaan suap kuota impor ikan pada 2019.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 22 November 2019  |  19:27 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah. - Bisnis/Ilham Budhiman
Juru bicara KPK Febri Diansyah. - Bisnis/Ilham Budhiman

Bisnis.com, JAKARTA - Mujib Mustofa, tersangka pemberi suap pada mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Risyanto Suanda, segera menjalani persidangan menyusul rampungnya proses penyidikan pada Jumat (22/11/2019).

Direktur PT Navy Arsa Sejahtera itu akan menjalani persidangan terkait dengan kasus dugaan suap kuota impor ikan pada 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim penyidik telah menyerahkan tersangka Mujib, berkas perkara, dan barang bukti ke penuntutan tahap dua.

"Penyidikan untuk tersangka MMU [Mujib Mustofa] telah selesai. Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti untuk tersangka MMU," ujar Febri, Jumat (22/11/2019).

Dengan pelimpahan tersebut, tim jaksa penuntut umum pada KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dari beberapa unsur," tutur Febri.

Beberapa saksi tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Plt Direktur Logistik PDSKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Prayudi Budi Utomo, dan Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Karsan.

Kemudian, Direksi Perum Perindo yaitu Farida Mokodompit dan Arief Goentoro, serta pihak swasta dan ibu rumah tangga.

Mantan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima uang suap dari tersangka Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa sebesar US$30 ribu terkait kuota impor ikan.

KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp 1.300 untuk setiap kilogram ikan berjenis Frozen Pacific Mackarel atau ikan salem yang diimpor dari China.

Kesepakatan fee itu lantaran perusahaan Mujib telah mendapatkan kuota impor 250 ton dari Risyanto Suanda selaku direktur utama saat itu untuk melakukan impor ikan. Padahal, seharusnya yang melakukan kegiatan impor tersebut adalah Perum Perindo.

Sebagai akal-akalan, impor ikan yang ke Indonesia kemudian disimpan di cold storage milik Perum Perindo guna mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo.

PT Navy Arsa Sejahtera selaku perusahaan importir ikan juga telah masuk daftar hitam sejak tahun 2009 karena melakukan impor ikan yang melebihi kuota.

Selain impor 250 ton, Risyanto juga menawarkan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton kepada Mujib untuk bulan Oktober 2019 yang kemudian disanggupi Mujib pada suatu pertemuan.

KPK juga menduga Risyanto menerima uang dari perusahaan importir lain masing-masing sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat, 30.000 dolar Singapura, dan 50.000 dolar Singapura.

Atas perbuatannya, Mujib Mustofa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun terduga penerima, Risyanto Suanda, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top