Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rombak Pejabat Eselon I, Erick Thohir Diharap Terbuka ke Publik

Menurutnya ada konsekuensi dari perombakan besar pejabat eselon I di Kementerian BUMN. Menurutnya, proses pergantian akan menyita waktu menteri. Di sisi lain menteri harus menangani ratusan BUMN termasuk yang dalam kondisi tidak sehat, atau bahkan diambang kebangkrutan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024./Antara
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thoir merombak jajaran pejabat eselon I Kementerian BUMN. Atas langkah itu, dia diminta lebih terbuka kepada publik terkait pemilihan eselon 1.

Sebanyak tujuh deputi dan satu sekretaris utama dimutasi serentak dan jabatan tersebut saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Perombakan pejabat eselon I memang lazim terjadi ada perubahan pemimpin Kementerian BUMN. Akan tetapi, kali ini menjadi yang terbesar sejak 15 tahun terakhir karena jumlah dan dilakukan serentak.

“Ini kali pertama ada kementerian yang seluruh eselon 1 kosong melompong dipegang oleh Plt,” kata Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar melalui rilisnya, Rabu (20/11/2019) malam.

Dia mempertanyakan alasan mendasar pencopotan secara serentak seluruh pejabat eselon I itu. Apalagi dilakukan saat masyarakat sedang membicarakan rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke lingkungan BUMN.

“Model rekrutmen terhadap para calon pengganti yang kabarnya jumlahnya akan disusutkan itu, sebaiknya juga dibuka ke publik. Tentunya berguna supaya Erick Thohir bisa mendapatkan personel yang kinerjanya maksimal. Itu juga akan semakin menyempurnakan keterbukaan yang sudah dimulai oleh Erick Thohir,” sebutnya.

Menurutnya ada konsekuensi dari perombakan besar pejabat eselon I di Kementerian BUMN. Menurutnya, proses pergantian akan menyita waktu menteri. Di sisi lain menteri harus menangani ratusan BUMN termasuk yang dalam kondisi tidak sehat, atau bahkan diambang kebangkrutan.

Dia menyarankan rekrutmen eselon 1 bersumber dari lingkungan BUMN itu sendiri dengan sistem lelang jabatan. “Itu akan membuat kebijakan Kementerian BUMN menjadi lebih fokus, sebab eselon 1 dan 2 bersumber dari personel BUMN. Mereka sudah memahami bagaiman menata kelola BUMN,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper