Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) memberikan catatan terkait dengan rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung.
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mengaku tak memungkiri bahwa evaluasi pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.
"Namun, wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi," ujar Kurnia, Selasa (19/11/2019).
Kurnia menyebut ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Sementara, faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan.
Menurut Kurnia, penilaian tersebut tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying/mahar politi) sebagai salah satu masalah utama. ICW pun menantang Tito Karnavian atas permasalahan tersebut.
"ICW menantang mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada," tuturnya.
Baca Juga
Kurnia mengatakan tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut. Adapun inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.
"Namun sejauh ini, belum ada respons konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," ujarnya.
