Bakal Jadi Pejabat BUMN, Gerindra Harap Erick Thohir Panggil Khusus Ahok

Anggota Komisi IV Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memanggil secara khusus dan bertemu dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 18 November 2019  |  17:17 WIB
Bakal Jadi Pejabat BUMN, Gerindra Harap Erick Thohir Panggil Khusus Ahok
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). Momen ini adalah pertamakali keduanya bertemu seusai 'perang' Pilkada 2017 - Bisnis/Feny Freycinetia Fitriani

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memanggil secara khusus dan bertemu dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini terkait dengan santernya nama Ahok yang diajukan menduduki jabatan di kursi perusahan pelat merah sektor energi.

Menurut Andre hal pemanggilan khusus itu dilakukan agar Ahok tidak seenaknya seperti waktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI beberapa tahun silam.

"Kalau bisa kita ingin Pak Erick thohir memanggil khusus bapak Ahok, agar jangan lagi petantang petenteng seperti waktu jadi Gubernur DKI," kata Andre saat dihubungi, Senin (18/11/2019).

Andre mengatakan jangan sampai nantinya saat Ahok terpilih memimpin BUMN, justru menimbulkan kekisruhan dengan karakternya tersebut. Pasalnya, tujuan dipilihnya Ahok adalah agar tercapainya BUMN yang memiliki tata kelola baik, transparan, dan akuntabel.

"Jangan sampai nanti Pak Ahok memimpin karena karakter dan perilaku masih sama memaki orang bentak-bentak orang akhirnya bukan perbaikan malah kekisruhan," katanya.

Dia berharap, karakter memaki dan membentak itu tidak dibawa oleh Ahok saat nantinya menduduki kursi tertinggu perusahaan plat merah.

Lebih lanjut, Andre mengatakan partainya tidak masalah Ahok ditunjuk jadi petinggi BUMN asalkan sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, kata Andre penunjukan Ahok merupakan hak prerogatif dari Menteri BUMN sebagai representatif saham pemerintah.

"Itu kan haknya Pak Menteri ya sesuai UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa itu haknya menteri untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang di pengurus BUMN. Karena kan UU  no 19 tahun 2003 mengatur bahwa wewenang menteri BUMN sebagai representatif saham pemerintah di BUMN," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ahok, gerindra

Editor : Akhirul Anwar
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top