Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Mengacu Pada Undang-undang

Setelah dilakukan perbandingan menyeluruh baru ditetapkan bentuk terbaik dalam pemilihan kepala daerah.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 08 November 2019  |  16:39 WIB
Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres Ma'ruf Minta Mengacu Pada Undang-undang
KH Ma'ruf Amin - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, JAKARTA -- Para elit diminta tidak berpolemik mengenai bentuk terbaik dalam demokrasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan tarik menarik wacana Pilkada langsung atau kembali ke DPRD terus muncul di tengah masyarakat. Untuk memperoleh model yang paling ideal dibutuhkan evaluasi terlebih dahulu.

"[Sekarang] Kita ikut undang-undang saja dulu," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurutnya, setelah dilakukan perbandingan menyeluruh baru ditetapkan bentuk terbaik dalam pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai biaya politik yang tinggi membuat potensi korupsi kepala daerah yang terpilih semakin besar. Untuk itulah dia mempertanyakan apakah sistem Pilkada langsung ini masih relevan pada era reformasi. 

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi. Tapi kita lihat mudaratnya juga ada. Politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilkada Serentak

Editor : Andhika Anggoro Wening
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top