Bisnis.com, JAKARTA – China akan "menyempurnakan" sistem pemilihan dan penggantian pemimpin Hong Kong dan tidak akan mentolerir separatisme atau ancaman terhadap keamanan nasional di sana.
Hal tersebut diungkapkan seorang pejabat senior China, Jumat (1/11/2019), setelah pertemuan dengan pimpinan puncak negara.
Aksi demonstrasi anti-pemerintah di bekas jajahan Inggris, yang telah berlangsung selama lima bulan, menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Presiden Xi Jinping sejak ia mengambil alih kepemimpinan pada akhir 2012.
Pada Kamis (31/10), Partai Komunis China berjanji untuk memastikan stabilitas Hong Kong, menyusul pertemuan tertutup selama empat hari yang dihadiri para pemimpin senior partai yang berkuasa di China tersebut.
Aksi demonstrasi di Hong Kong, yang bermula dari penentangan terhadap RUU ekstradisi yang sekarang ditarik, tumbuh menjadi gerakan pro-demokrasi melawan cengkeraman China pada pusat keuangan Asia tersebut.
Para pengunjuk rasa mengatakan kontrol tersebut merusak formula "satu negara, dua sistem" yang dijanjikan ketika Hong Kong kembali ke China dari Inggris pada 1997. Formula itu menjamin kebebasan yang tidak didapatkan di China daratan.
Berbicara kepada wartawan tentang hasil pertemuan tersebut, kepala Komite Hukum Dasar dari Standing Committee Parlemen, Shen Chunyao, mengatakan Hong Kong "tentu saja" merupakan topik penting pada pertemuan yang dihadiri sekitar 370 pejabat pemerintahan tersebut.
“Pertemuan itu menekankan bahwa "satu negara" adalah dasar untuk "dua sistem", dan Partai Komunis akan mendukung pemerintah Daerah Administratif Khusus - yang juga termasuk Macau - untuk memperkuat upaya penegakan hukum mereka,” kata Shen, seperti dikutip Reuters.
Komite Hukum Dasar adalah mini-konstitusi di Hong Kong yang mengatur hubungan dengan Beijing.
Pertemuan tersebut memutuskan untuk "menyempurnakan" sistem penunjukkan dan penggantian para pemimpin Hong Kong dan Makau serta pejabat senior lainnya di sana, kata Shen, tanpa memberikan perincian lebih lanjut.
Empat pemimpin eksekutif Hong Kong sebelumnya dipilih oleh komite pemilihan kecil yang terdiri dari loyalis pro-Beijing. Komite Hukum Dasar menyatakan tujuan akhir adalah pemilihan pimpinan eksekutif dengan "hak pilih universal atas nominasi oleh komite pencalonan yang memiliki representatif luas".
China telah berulang kali mengatakan bahwa mereka mendukung Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan pemerintahnya.
“Masyarakat Hong Kong dan Makau, terutama pegawai negeri dan kaum muda, harus meningkatkan ‘semangat patriotik’ dan pengetahuan mereka tentang sejarah dan budaya China,” tambah Shen.
"Singkatnya, kami akan lebih meningkatkan sistem pemerintah pusat dalam melaksanakan kekuasaan administratif penuh atas Daerah Administratif Khusus sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar," katanya.
Partai Komunis "dengan tegas melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan, melindungi kemakmuran jangka panjang dan stabilitas Hong Kong dan Makau, dan tidak akan mentolerir setiap pertentangan terhadap sistem 'satu negara, dua sistem'", ungkap Shen.
