Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak akan melakukan intervensi melalui Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan peningkatan kesehatan Bank Muamalat.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan telah menjadi tugas pemerintah untuk memperkuat lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Penguatan itu juga menjangkau Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia.
"Pemerintah mendorong supaya ada penguatan melalu sistem dan cara-cara yang benar," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Penyelamatan dengan cara yang benar yakni penyehatan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Peran pemerintah sebatas mendorong agar lembaga keuangan terus tumbuh dan berkembang.
"Semua itu [dukungan kepada Bank Muamalat] hanya mendorong," katanya.
Lebih lanjut, Ma'ruf yang sebelumnya merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat itu menyebutkan Kantor Wakil Presiden tidak akan memerintahkan badan usaha milik negara (BUMN) melakukan intervensi untuk penyelamatan.
"Kalau BUMN mau masuk itu bersifat aturan sistem keuangan saja. Jadi tidak ada kemudian pemerintah oh kamu [BUMN harus selamatkan Muamalat], oh tidak ada, jadi pendekatannya upaya bisnis saja," katanya.
Sebelumnya, pada awal pekan ini pemegang saham dan jajaran manajemen Bank Muamalat melakukan kunjungan kerja ke kantor Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Hayunaji, Head of Corporate Affairs Bank Muamalat menuturkan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu pihaknya optimis dapat terus tumbuh dan berkembang di Indonesia.
Hayunaji menyebutkan secara garis besar Ma'ruf menyatakan dukungannya agar ekonomi syariah terus tumbuh di tanah air. Apalagi Mu'amalat merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia.
"Pak kiai sangat support mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Muamalat sebagai lembaga syariah pertama di Indonesia [pesan beliau] harus dijaga going concern-nya," kata Hayunaji.
