Bisnis.com, JAKARTA--Partai Gerindra menyebut Prabowo Subianto mendapat undangan untuk berkunjung ke Amerika Serikat setelah ia menjabat sebagai menteri pertahanan.
AS diketahui pernah melarang masuk Prabowo pada 2000 lalu saat hendak menghadiri kelulusan putranya di salah satu universitas Boston, Amerika. Hingga 2012, Pada 2012 Prabowo mengklaim Amerika masih menolak permohonan visanya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai meski Prabowo telah menjadi pejabat pemerintahan, hal ini tidak lantas membuat Prabowo tak lagi dicekal masuk ke AS.
"Belum tentu. Jabatan itu tidak menjadi jaminan. Boleh tidaknya seorang warga asing masuk ke AS, meski mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan di suatu negara, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah AS," katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Rabu (30/10/2019).
Hal tersebut, menurutnya, merupakan kedaulatan AS yang tidak dapat diganggu gugat, sekalipun ada gugatan ke pemerintahan AS.
Dia mencontohkan Gatot Nurmantyo pernah ditolak masuk ke AS meski mendapat undangan resmi dari pihak AS padahal Gatot ketika itu adalah Panglima TNI.
Baca Juga
Meski begitu, pemerintah AS yang sebelumnya melarang seseorang masuk ke AS pada saat yang berbeda bisa saja memperbolehkan. Hal ini, salah satunya tergantung oleh partai yang memimpin pemerintahan.
Menurutnya, Partai Demokrat sangat mengedepankan HAM namun tidak demikian dengan Partai Republik. Dia menyebut Partai Republik akan membolehkan warga asing yang memiliki kedudukan memasuki AS sepanjang mereka mempunyai komitmen untuk menjaga kepentingan AS di negaranya, termasuk dalam memerangi terorisme.
"Sekarang ini kan Trump (Presiden AS) dari Partai Republik yang tidak mengedepankan HAM. Jadi bisa saja (diperbolehkan masuk)," katanya.
Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, bila Menhan Prabowo hendak mengunjungi AS perlu dilakukan komunikasi antar Kementerian Luar Negeri kedua negara untuk memastikan tidak ada penolakan.
Dia menuturkan penolakan saat kunjungan perlu dihindari agar tidak mengundang kehebohan publik di Indonesia yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara.
"Kalaulah Menhan Prabowo diperbolehkan masuk ke AS bukan berarti ia tidak akan dipanggil menghadap pengadilan AS bila ada gugatan perdata dari pihak-pihak yang dirugikan saat ia menjabat dilingkungan militer," kata Hikmahanto
"Bila hal tersebut terjadi tidak ada pilihan lain untuk Menhan Prabowo segera meninggalkan AS," lanjutnya.
Dia menilai akan lebih aman bila pertemuan Prabowo dengan mitranya dari AS dilakukan di Indonesia atau di negara ketiga di mana Prabowo tidak dipermasalahkan oleh lembaga peradilan setempat.
Adapun pencekalan Prabowo ke AS diduga karena Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis, pelanggaran HAM, dan mengudeta Presiden B.J. Habibie pada 1998.
