Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan Rusia melancarkan serangan terhadap rencana AS untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan militernya di Suriah Timur pada Sabtu (26/10/2019).
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Washington tidak memiliki mandate di bawah hukum internasional untuk meningkatkan kehadiran militernya di Suriah.
“Karena itu, tindakan Washington saat ini, menangkap dan mempertahankan kendali militer atas ladang-ladang minyak di Suriah Timur, secara sederhana boleh dibilang bandit negara internasional,” katanya seperti dikutip dari Reuters.
Lebih lanjut dinyatakan oleh Rusia bahwa pasukan AS dan perusahaan keamanan swasta di Suriah Timur melindungi penyeludup minyak yang menghasilkan lebih dari US$30 juta sebulan.
Rusia yang mendukung Presiden Suriah Bashar Assad, dan telah membantunya mengubah gelombang perang saudara yang berdarah, telah lama menegaskan bahwa kehadiran militer AS di Suriah adalah illegal.
Moskow yang semakin memperkuat posisinya di Suriah setelah penarikan AS dari Timur Laut negara itu, pada pekan ini menegosiasikan kesepakatan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk membantu menghilangkan milisi Kurdi YPG dari jarak 30 km (19 mil) di sepanjang jalur Suriah – perbatasan Turki.
Baca Juga
YPG dipandang sebagai teroris yang terkait dengan pemberontak Turki yang beroperasi di Turki Tenggara.
Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada Jumat (25/10) menyatakan Washington akan mengirim kendaraan lapis baja dan pasukan ke ladang minyak Suriah untuk mencegah mereka jatuh ke tangan militan negara Islam.
Komenter tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada awal bulan ini menarik sekitar 1.000 personel militer AS dari timur laut Suriah, sebuah langkah yang mendorong Turki untuk meluncurkan serangan lintas-perbataasan yang menargetkan milisi YPG Kurdi, mantan sekutu AS terhadap negara Islam.
Keputusan Trump itu menarik reaksi marah dari Kongres, termasuk tokoh-tokoh utama Partai Republik, yang melihat penarikan itu sebagai pengkhianatan terhadap Kurdi.
