Bisnis.com, JAKARTA - Masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus ditunjukan dengan kemampuan Negeri ini menjaga komitmen hak asasi manusia di dalam negeri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan Indonesia harus menunjukan fungsi yang baik sebagai anggota dewan HAM. Saat yang sama pemerintah juga harus berhasil menunjukan komitmen penegakan HAM di dalam negeri.
"Jangan kita anggota [dewan] HAM kemudian ada [pelanggaran] HAM dalam negeri. Itu sulit," kata Jusuf Kalla di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus menjalankan komitmen yang tinggi dalam menjaga hak asasi manusia. Kementerian luar negeri juga harus menjadi pengingat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di dalam negeri.
"Jadi resikonya itu, Ibu Menlu tidak hanya menjaga ketertiban [HAM dunia tapi juga di] dalam negeri," katanya.
Indonesia berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2020—2022.
Dalam Sidang Umum ke-74 PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10/2019), Indonesia diumumkan menjadi anggota Dewan HAM mewakili kawasan Asia Pasifik dengan perolehan suara tertinggi, yakni 174 suara.
"Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia. Amanah ini insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan resminya.
Retno mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia merupakan kerja bersama dan melalui proses yang sangat panjang.
"Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan Indonesia melakukan pertemuan sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB," ungkapnya.
Retno menuturkan akan ada tiga hal yang diprioritaskan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Pertama, Indonesia akan konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di kawasan maupun di tingkat global. Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional. Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan.
"Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM untuk lebih efektif, efisien, objektif, transparan, adil, dan non politis. Serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
