Bambang Widjojanto: KPK Resmi Dihabisi di Era Jokowi

Bambang menyatakan bahwa semangat dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pudar.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 17 Oktober 2019  |  23:05 WIB
Bambang Widjojanto: KPK Resmi Dihabisi di Era Jokowi
Bambang Widjojanto sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memberikan keterangan kepada wartawan, seusai pertemuan tertutup di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (27/1/2015). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com,  JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara soal UU baru KPK hasil revisi yang mulai diberlakukan hari ini.

Dalam keterangan resminya, Bambang menyinggung Presiden Joko Widodo terhadap janjinya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

Menurut pria yang akrab disapa BW itu, Jokowi dianggap mengabaikan masukan dari 40 tokoh nasional terkait penertiban perppu KPK. Bahkan, Bambang menyebut bahwa KPK resmi dihabisi di pemerintahan Jokowi.

"Bisa saja, kekuasaan dan koalisi partai penguasa tengah bersuka cita serta Presiden hanya senyam-senyum ketika ditagih janjinya," kata Bambang, dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).

Namun demikian, Bambang menyatakan bahwa semangat dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pudar. Terlebih, setelah adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan masyarakat sipil terkait penolakan RUU KPK yang sampai menimbulkan korban jiwa.

"Mereka yang menjadi korban kekerasan akibat demo membela KPK harus menjadi signal kecintaan publik pada KPK tidak main-main dan sepenuh hati," katanya.

Selain itu, dengan berlakunya UU baru KPK juga bukan berarti kegiatan tangkap tangan (OTT) KPK tak bisa dilakukan lagi lantaran Dewan Pengawas belum terbentuk.

Hari ini, lembaga itu mulai memberlakukan sejumlah pasal yang termaktub dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi, hasil revisi.

UU baru itu berlaku tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, dan juga tanpa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang sempat diwacanakan Jokowi.

UU baru KPK hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu tetap berlaku mulai hari ini sesuai Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top