Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memperingatkan tentang tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi Hong Kong, sambil mengungkap langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan.
Ini merupakan upaya terakhirnya untuk membendung aksi protes yang sudah berlangsung selama 4 bulan dan kerap berujung dengan kekerasan.
Dalam pidato kebijakan tahunan pada Rabu (16/10/2019), Lam mengatakan ekonomi Hong Kong memasuki resesi pada kuartal ketiga. Data lebih lanjut akan dirilis pada 31 Oktober 2019.
Dilansir melalui Bloomberg, pidato tersebut disampaikan melalui tayangan video setelah anggota parlemen pro-demokrasi menginterupsi upayanya untuk berbicara pada pertemuan badan legislatif.
Pada saat yang sama, Lam juga mengumumkan kebijakan yang ditujukan untuk 20% warga Hong Kong yang hidup di bawah garis kemiskinan, antara lain mewajibkan pembelian tanah untuk perumahan, bantuan tunai untuk pelajar, hingga peningkatan subsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah.
"Insiden kekerasan dalam beberapa bulan terakhir telah merusak citra internasional Hong Kong dan merusak daya tariknya bagi investor luar negeri. Saya sangat yakin bahwa Hong Kong akan mampu selamat dari badai ini," kata Lam seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (16/10/2019).
Pemerintahannya telah berjuang selama berbulan-bulan untuk meredam aksi protes yang terus memanas yang meningkatnya oleh rancangan undang-undang ekstradisi ke China, yang kemudian telah dibatalkan.
Meski demikian, aksi protes telah berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas di mana ribuan masyarakat menuntut demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.
Aksi protes yang diwarnai dengan kekerasan meningkat pada Oktober setelah Lam menerapkan hukum darurat, yang jarang digunakan, dengan melarang demonstran menggunakan masker atau topeng.
Pekan ini, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Hong Kong menjadi 0,3% untuk 2019 dari proyeksi April sebesar 2,7%.
Ekonomi Hong Kong terkontraksi pada kuartal kedua, dan angka-angka yang akan dipublikasikan pada 31 Oktober hampir pasti akan menunjukkan produk domestik bruto menyusut pada kuartal ketiga.
Ketika Lam memasuki pertemuan legislatif untuk memberikan pidatonya, anggota parlemen oposisi mulai meneriakkan slogan-slogan seperti "Lima tuntutan, tidak kurang satu" ke podium. Sesi dibatalkan dengan segera dan Lam diminta untuk mundur.
Pidato Lam dibuka dengan membahas aksi unjuk rasa dan menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan pemerintahan mengacu pada kerangka kerja "One Country, Two System" yang mengatur otonomi Hong Kong dari pemerintah Chin, namun menepis ide pemisahan diri.
"Saya yakin masyarakat Hong Kong sepakat bahwa aksi kekerasan yang berkepanjangan akan menganggu perdamaian dan merusak sistem yang sudah kita bangun bersama bertahun-tahun. Saya meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga kota ini agar kembali aman seperti sedia kala," ungkapnya.
Pada kesempatan itu pula Lam menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi pada masyarakat dari kelas menengah ke bawah.
Berangkat dari isu kesenjangan akses perumahan, pemerintah akan mengurangi waktu tunggu akses perumahan rakyat, melonggarkan aturan kredit pembelian rumah pertama, meningkatkan ketersediaan lahan melalui pembiaayan wajib dan reklamasi.
Dari segi isu lainnya, pemerintah Hong Kong akan mendukung ekonomi dengan mengalokasikan dana hibah tahunan senilai US$320 untuk pelajar, meningkatkan subsidi transportasi, layanan perawatan bagi pekerja konstruksi yang cedera hingga menjamin akses yang lebih mudah bagi perusahaan yang berminat ekspansi ke daratan China.
"Perumahan adalah masalah terberat yang dihadapi masyarakat Hong Kong Ini juga merupakan sumber keluhan publik. Saya tidak pernah menganggap remeh masalah ini," kata Lam.
Pengumuman ini disampaikan menyusul paket stimulus senilai US$2,4 miliar yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Paul Chan pada Agustus lalu untuk membantu meningkatkan perekonomian.
Dia juga meminta pemilik properti dan pengembang untuk menawarkan bantuan sewa kepada peritel yang kesulitan, catatannya menunjukkan bahwa sekitar 100 restoran telah ditutup akibat kerusuhan, yang mempengaruhi sekitar 2.000 karyawan.
Namun, masalah Lam yang lebih besar adalah keabsahannya sendiri di antara para pengunjuk rasa yang memandangnya sebagai kaki tangan pemerintah di Beijing.
Alih-alih masalah ekonomi, pengunjuk rasa menuntut penyelidikan atas insiden kebrutalan polisi dan menyerukan kesempatan untuk memilih seorang pemimpin yang akan melawan Beijing.
"Ketika pemerintah ini telah kehilangan semua kelebihan dan legitimasi, tidak mungkin Carrie Lam dapat memerintah Hong Kong lagi," kata anggota parlemen pro-demokrasi Alvin Yeung.
