Bisnis.com, KUPANG - Akademisi memandang minor sikap kubu oposisi jika meminta jatah kursi menteri. Sementara itu muncul perkiraan bahwa Fadli Zon akan diajak mengisi salah satu kursi menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan sikap Partai Gerindra yang dikabarkan meminta jatah menteri dalam Pemerintahan Jokowi sebagai langkah yang mencoreng wajah oposan.
"Dalam politik, semua hal bisa saja terjadi, sehingga Gerindra yang sejak awal kekalahan Probowo telah mendeklarasikan diri sebagai oposan justru minta jatah menteri. Langkah ini menurut saya, telah mencoreng wajah oposan yang semestinya berada di luar untuk menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Rabu (9/10/2019).
Ahmad Atang mengemukakan hal itu berkaitan dengan sikap Partai Gerindra yang dikabarkan meminta jatah menteri dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo.
Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri dalam pemerintahan Jokowi menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi, terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Baca Juga
Menurut Atang sikap Partai Gerindra ini mencoreng wajah oposan dan pada titik ini, partai seperti PAN dan PKS yang konsisten dan berkomitmen untuk berada di luar kekuasaan lebih bermartabat dibandingkan Gerindra.
Sungguhpun begitu, ketika Jokowi merespon dan membagi kekuasaan sebagaimana yang diminta Gerindra, maka posisi Jokowi sungguh menjadi presiden yang mengedepankan demokrasi Pancasila dan bukan demokrasi liberalisme.
Praktik demokrasi Pancasila membuat semua terwakili termasuk yang kalah sekalipun. Sementara demokrasi liberalisme mengedepankan menang-kalah, yakni yang menang berkuasa dan yang kalah tersingkir.
Sebaliknya, ketika Jokowi tidak mengakomodir kelompok oposisi dalam kekuasaan maka sebenarnya Jokowi sedang mempraktikkan demokrasi liberalisme, yang hanya mengakomodir kelompok koalisi dan menyingkirkan yang kalah, kata Ahmad Atang.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera yakin jika Fadli Zon akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu menteri.
"Saya yakin Fadli Zon masuk. Ini pendapat pribadi, bukan partai," kata Kapitra, usai diskusi Forum Jurnalis Merah Putih "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu", di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Selasa.
Apalagi, kata Kapitra, Fadli tidak lagi ditunjuk oleh Gerindra menjabat sebagai pimpinan DPR RI yang kini dipercayakan kepada Sufmi Dasco Ahmad.
"Fadli Zon kemarin di DPR mengatakan, 'saya diperintahkan, ada penugasan'. Ini kan bahasa begini biasa dengarnya. Ada penugasan lain, jadi ditarik dari situ," sebutnya.
Namun, mantan pengacara Habib Rizieq itu tidak bisa memprediksi bidang kementerian apa yang akan dipercayakan kepada Fadli.
Selain itu, ia juga menyampaikan kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah menteri lainnya, sebab selama ini memang fokus pada bidang perdagangan, pertanian, dan investasi.
Menurut dia, Jokowi semestinya juga sudah mengantongi nama-nama calon menterinya dan sifatnya final.
"Saya pikir Presiden sudah mengantongi nama. Dua bulan lalu sudah ada di tangan Presiden," ujar Kapitra.
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024, pada 20 Oktober mendatang.
