Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perusahaan Diduga Bakar Lahan, Ini Alasan Pemerintah Malaysia Belum Ambil Tindakan

Pemerintah Indonesia sebelumnya sempat menyampaikan ada empat perusahaan asal Negeri Jiran yang ikut terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 07 Oktober 2019  |  15:59 WIB
Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Pulang Pisau melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/8/2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Kalteng terpantau 92 titik panas akibatnya kualitas udara di kota Palangkaraya tidak sehat. - ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.
Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Pulang Pisau melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/8/2019). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Kalteng terpantau 92 titik panas akibatnya kualitas udara di kota Palangkaraya tidak sehat. - ANTARA FOTO/Bayu Pratama S.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Malaysia masih belum memberikan sanksi kepada perusahaan perkebunan Malaysia yang diduga terlibat kebakaran hutan di Indonesia dengan alasan masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Wakil Menteri Kementerian Industri Malaysia Utama Dato’ Seri Shamsul Iskandar mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi empat perusahaan asal Malaysia yang ikut bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan yang memperburuk krisis asap baru-baru ini.

“Namun, kementerian hanya akan mengambil tindakan yang tepat terhadap perusahaan-perusahaan ini jika ada bukti bahwa mereka adalah penyebab di balik pembakaran dan pembukaan lahan,” paparnya seperti dilansir dari The Star Online, Senin (7/10/2019).

Hal ini disampaikan Dato’ Seri Shamsul Iskandar ketika menjawab pertanyaan seorang politisi Malaysia Khairy Jamaluddin.  

Khairy mempertanyakan peran yang diambil Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) yang didirikan oleh Malaysia dan Indonesia, untuk menyelesaikan masalah kabut lintas batas tahunan akibat kegiatan pembukaan lahan lewat pembakaran oleh para pemain industri.

CPOPC didirikan untuk meningkatkan praktik terbaik menyangkut pengelolaan pasokan, kegiatan, dan pengembangan perkebunan kecil.

“Melalui CPOPC, Malaysia dan Indonesia telah berkomitmen untuk memproduksi kelapa sawit dan produk-produk turunannya secara komprehensif dan berkelanjutan, yang memenuhi standar yang ditetapkan Malaysia dan Indonesia menyangkut produksi minyak sawit berkelanjutan, di mana salah satunya yakni melarang pembakaran terbuka,” tuturnya.

Pada bulan lalu, Indonesia menyebutkan ada empat perusahaan Malaysia yang menyebabkan kebakaran hutan. Keempat perusahaan tersebut yang telah disegel oleh pemerintah  adalah anak perusahaan dari grup industri yang besar di Malaysia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

malaysia kebakaran hutan
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top