Irish Backstop atau proposal yang menolak adanya batas fisik di Irlandia antara Inggris dan Uni Eropa hingga kini masih menjadi bahasan pelik untuk menyelesaikan Brexit tepat waktu.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertekad untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa, tetapi pada saat yang sama dia ingin mempertahankan Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari pasar tunggal Eropa untuk kepentingan manufaktur dan agrikultur.
Berdasarkan strategi tersebut, artinya akan ada dua perbatasan yang berlaku. Perbatasan teritorial di Laut Irlandia antara Inggris dan Irlandia Utara dan perbatasan terkait kepabeanan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.
Namun, baik Inggris maupun Irlandia sebisa mungkin berupaya menghindari adanya infrastruktur atau batas fisik di atas tanah perbatasan yang menjadi milik bersama.
Dilansir melalui Bloomberg, untuk menyiasati hal tersebut, Inggris berencana mengandalkan teknologi dan program perdagangan untuk mengawasi kawasan perbatasan tersebut.
Masalahnya, pemeriksaan fisik barang yang melintasi kedua negara masih harus dilakukan secara manual di suatu tempat.
"Rencana Johnson ini juga masih memerlukan persetujuan dari Stormont, Majelis Irlandia Utara, yang selama 3 tahun terakhir masih ditangguhkan," seperti dikutip melalui Bloomberg, Minggu (6/10/2019).
Proposal ini kemungkinan akan disetujui oleh Parlemen Inggris. Pada Januari 2019, sejumlah anggota parlemen mendukung "Brady Amendment", strategi yang hampir sama dengan yang ditawarkan Johnson yakni dengan memanfaatkan solusi teknik untuk mengatasi masalah di perbatasan Irlandia.
Secara signifikan, beberapa dari "Spartan", anggota parlemen Tory (Partai Konservatif) yang menolak untuk mendukung kesepakatan Brexit sebelumnya, juga ikut bergabung.
Konferensi Partai Konservatif pekan lalu menunjukkan sebuah indikasi bahwa mereka takut Brexit akan gagal total jika Johnson tidak kunjung mendapat kesepakatan sampai dengan akhir tenggat waktu pada 31 Oktober.
Diskusi terkait dengan dampak negatif dari gagalnya Brexit maupun no-deal Brexit tampaknya telah mendorong mereka masuk ke dalam barisan perdana menteri.
Uni Eropa tampaknya tidak puas dengan penawaran Johnson. "Kami akan mendukung Irlandia. Perdana Menteri Leo Varadkar telah menolak bentuk batas apapun [dengan Inggris]," ujar Uni Eropa.
Dublin telah memberikan waktu 10 hari bagi Johnson untuk mempertimbangkan penawarannya.
Berdasarkan informasi dari dua orang yang paham dengan isu ini, Johnson terbuka dengan opsi tetap mempertahankan Irlandia Utara dan mungkin seluruh Inggris di bawah aturan pabean Uni Eropa untuk sementara waktu. Namun ide tersebut ditolak oleh pemerintah Irlandia.
TIDAK ADA PERPANJANGAN
Boris Johnson sekali lagi menyampaikan janjinya untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober, bahkan jika perlu, tanpa kesepakatan.
Sebelumnya, dia telah berjanji untuk mematuhi hukum yang memaksanya untuk meminta penundaan ke Komisi Uni Eropa jika dia tidak dapat mendapat persetujuan Brexit hingga menit terakhir.
"Kami akan berkemas dan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Brussels mampu melepas kami dengan kesepakatan yang disetujui bersama atau kami dipaksa pergi tanpa kesepakatan apapun," tulis Johnson.
Komitmen terbaru Johnson tersebut disampaikan melalui sebuah tulis pada surat kabar The Sun di tengah upayanya mengajak Uni Eropa untuk menegosiasikan kesepakatan baru sepanjang pekan lalu.
Johnson menginginkan Irlandia Utara diatur di bawah pemerintahan Republik Irlandia, selama para pemimpin politik di kawasan itu memperbaharui kesepakatan ini setiap 4 tahun sekali.
Namun, sejauh ini Uni Eropa menolak ide tersebut, di tambah dengan Perdana Menteri Leo Varadkar yang mengingatkan Johnson bahwa dia hanya punya waktu sampai dengan akhir pekan ini untuk mengajukan revisi proposalnya.
Sekretaris Urusan Perumahan, Kemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Robert Jenrick mengatakan bahwa Inggris akan menyelesaikan Brexit tepat waktu.
"Pemerintahan ini tidak berniat untuk memperpanjang Brexit. Semua upaya kami sekarang difokuskan untuk mencapai kesepakatan," ujarnya merujuk kepada Pasal 50 tentang proses negosiasi Brexit.
