Bisnis.com,JAKARTA-Mewakili Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual dari berbagai negara di Sidang Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss.
Puncaknya, Dirjen KI Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry.
Dalam keterangan remi yang diterima, Sabtu (5/10/2019), pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Di antaranya dengan menyetujui setiap traktak yang dapat meningkatkan pelindungan hak kekayaan intelektual.
“Seperti meratifikasi Traktat Marrakesh dan Beijing yang saat ini naskahnya sudah ada di meja Presiden, dan tinggal menunggu persetuan beliau,” ujar Freddy Harris.
Selain itu, Freddy berharap adanya perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya bagi Indonesia.
Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik mengenai Perjanjian Hukum Desain atau Design Law Treaty (DLT) yang saat ini menunggu kesepakatan dari negara anggota WIPO. DLT nantinya akan mengatur tentang pelindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual desain industri.
“Jika negara anggota WIPO mencapai kesepakatan dalam Design Law Treaty, Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Diplomatic Conference DLT tersebut,” ucap Freddy Harris.
Di hadapan Dirjen WIPO, Indonesia mengusulkan adanya penambahan program fellowship untuk personil Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di WIPO.
"Kami menyetujui usulan tersebut, dari DJKI akan ada penambahan 2 personil untuk mengikuti program fellowship di WIPO,” tutur Dirjen WIPO, Francis Gurry.
Pada akhir pertemuan, Freddy Harris menyampaikan keinginannya untuk mengundang Francis Gury sebagai Keynote Speaker pada perhelatan forum diskusi nasional yang rencananya akan di selenggarakan pada tahun 2020 mendatang.
“Pertemuan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem KI nasional dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional KI di WIPO,” pungkasnya.
