Bisnis.com, JAKARTA – Partai pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin menguasai di parlemen periode 2019—2024 dengan perolehan sekitar 60 persen. Di sisi lain baru Partai Keadilan Sejahtera yang bersikap menjadi oposisi.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa sikap tersebut adalah keputusan lama. Akan tetapi itu tidak berpengaruh sampai ada keputusan baru.
“Yang lama itu PKS di luar pemerintahan. Selama belum ada perubahan, itu yang masih berjalan,” katanya saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
Semua kebijakan PKS diambil dalam rapat majelis syura. Hidayat menjelaskan bahwa sikap terbaru paling lambat dilakukan tahun ini. Dia memprediksi keputusan yang baru akan menguatkan yang lama.
“Rasional saja. Kita kan bukan bukan pemenang pemilu. wajar saja di luar kabinet. Kedua kan ini demokrasi perlu ada checks and balances,” jelasnya.
Hidayat yang kini jadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuturkan bahwa apabila tidak ada yang di luar pemerintahan, tentu tidak baik bagi demokrasi. Oleh karena itu, PKS ingin beroposisi yang positif demi menguatkan ketatanegaraan.
Sikap oposisi PKS tidak akan mengajak partai lain, termasuk pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini belum mengambil sikap resmi.
“Partai sudah pada besar-besar semuanya. Sudah paham mana yang perlu diambil, mana yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan. Mereka bebas berbuat keputusannya, bagaimana kami bebas mengambil keputusan kami sendiri,” ucapnya.
