Hasto: UU KPK Baiknya Dilaksanakan Dulu Baru Dievaluasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung adanya masukan dari sebagian tokoh agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 28 September 2019  |  21:51 WIB
Hasto: UU KPK Baiknya Dilaksanakan Dulu Baru Dievaluasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/JIBI/BISNIS - Muhammad Ridwan
Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung adanya masukan dari sebagian tokoh agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto menjelaskan bahwa bagi PDI Perjuangan (PDIP), ide itu hanyalah gagasan sebagian tokoh, yang sifatnya sebagai aspirasi. PDIP berpegang pada prinsip bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan (UU KPK) adalah hasil kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah yang sudah diterima dan disahkan.
PDIP menilai efektivitas UU seharusnya lebih dikedepankan sebelum diubah. Artinya UU itu lebih baik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dievaluasi dan diubah kalau efeknya negatif.
“Terlebih ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, mengubah undang-undang dengan perppu [peraturan pemerintah pengganti UU] sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat,” kata Hasto melalui keterangannya, Sabtu (28/9/2019).
Hasto menjelaskan bahwa PDIP yakin Jokowi tak akan mengeluarkan perppu sebelum berbicara dengan parpol yang ada di parlemen.
Oleh karena itu, dia meminta agar semua pihak mewujudkan situasi yang kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik. Pemberantasan korupsi bersifat wajib dan melalui cara-cara yang berkeadilan sesuai koridor hukum.
“Di partai kami, kami memberikan sanksi pemecatan bagi pelaku tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Sebelumnya Jokowi bereaksi terhadap puluhan aktivis yang selama ini kerap membela KPK. Jokowi mengaku mendapat masukan dari mereka untuk menerbitkan Perppu KPK.
“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
revisi uu kpk

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top