Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Fraksi Demokrat Setuju RUU Kontroversial Dibahas DPR 2019-2024

Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan tuntutan masyarakat yang memprotes sejumlah RUU kontroversial mengingat telah jatuh korban jiwa mahasiswa.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 28 September 2019  |  18:47 WIB
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan tuntutan masyarakat yang memprotes sejumlah RUU kontroversial mengingat telah jatuh korban jiwa mahasiswa.

Anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menghentikan cara-cara represif aparat kala menghadapi demonstran yang memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, tambah dia, Kepala Negara mesti menyelesaikan akar masalah unjuk rasa mahasiswa yakni keberadaan RUU yang tidak adil dan tidak aspiratif.

"Sudah benar tentunya menunda seluruh RUU yang tidak adil. Selanjutnya bersama DPR periode yang baru segera perbaiki dan cabut pasal-pasal yang tidak adil bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya Sabtu (28/9/2019).

Sebagaimana diketahui, dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, tewas dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tenggara, beberapa hari lalu. Saat ini, Mabes Polri masih menginvestigasi penyebab hilangnya dua nyawa demonstran tersebut.

Didi mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik tewasnya dua mahasiswa. Semestinya, kata dia, mahasiswa sebagai rakyat sipil tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan aparat bersenjata.

"Senjata tidak boleh digunakan untuk membunuh rakyat sendiri. Apalagi, saat berdemo untuk memperjuangkan aspirasi atas terbitnya beberapa RUU yang dianggap tidak adil," ujarnya.

Didi menambahkan bahwa dua korban jiwa sudah terlalu banyak. Dengan eskalasi aksi massa yang terus meningkat, bukan mustahil terjadi bola liar yang dapat menimbulkan korban-korban baru bila Presiden tidak bertindak cepat.

"Jangan ada lagi anak bangsa yang harus mati sia-sia lagi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top