Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR: Wiranto Bertanggung Jawab Atas Tewasnya 2 Mahasiswa Kendari

Pimpinan Komisi III DPR menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo saat demo di Kendari.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 September 2019  |  13:28 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berjalan untuk memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) berjalan untuk memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi III DPR menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencopot Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo saat demo di Kendari.

Kedua korban tewas itu masing-masing  Randi (21) dan Yusuf (19) yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit terdekat.

"Kami selaku anggota Komisi Hukum DPR RI, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Ranik dalam keterangan persnya, Jumat (27/9/2019).

Aksi demo terjadi di banyak tempat di Indonesia selain di Jakarta sejak Selasa (24/9/2019). Tewasnya dua mahasiswa di Kendari Sulawesi Tenggara itu dinilai sebagai kegagalan Menko Polhukam Wiranto dalam menangani kondisi, ujar politisi asal Kalimantan Barat itu.

Komisi III DPR juga meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengusut tuntas persitwa tersebut, termasuk pelaku yang mengakibatkan tewasnya Randi dan Yusuf.

Dia menegaskan Kapolri harus mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara.

"Copot Kapolda Sulawesi Tenggara karena terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi," kata Erma.

Lebih jauh dia menegaskan bahwa menangani aksi demo dan kritik terhadap pemerintah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan dan represif. Cara itu perlu dihindari karena akan menimbulkan korban.

"Indonesia adalah negara demokrasi," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr demo wiranto
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top