Aparat Represif, Moeldoko Janji Lakukan Evaluasi

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berjanji bakal melakukan evaluasi terhadap standard operational procedure penanganan demonstrasi dan aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan kepada para demonstran di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019).
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 25 September 2019  |  17:57 WIB
Aparat Represif, Moeldoko Janji Lakukan Evaluasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima kunjungan tim Bisnis Indonesia, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (6/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA—Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berjanji bakal melakukan evaluasi terhadap SOP (standard operational procedure) penanganan demonstrasi dan aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan kepada para demonstran di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019).

Dia menegaskan tindakan represif aparat keamanan pada demonstrasi di Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) bertolak belakang dari instruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan penanganan demonstrasi yang proporsional dan profesional.

“Pasti. Yang pertama pasti di evaluasi. Pasti dievaluasi. Yang kedua, pasti anak-anak di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak proporsional karena perintah Presiden proporsional dan profesional. Proporsional adalah terukur, profesional adalah bagaimana prajurit itu bisa melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan SOP [standard operational procedure],” katanya di Kantor Presiden, Rabu (25/9/2019).

Namun, dia berdalih semua pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi dan aparat keamanan pun tidak ada yang merencanakan untuk melakukan kekerasan. Sayangnya, persoalan psikologis aparat keamanan di lapangan diakuinya tidak bisa dikontrol.

“Psikologi massa itu juga punya ambang batas kesabaran juga punya ambang batas emosi, dia juga punya ambang batas kelelahan dan seterusnya. Sehingga ini menimbulkan uncontrolled. Berikutnya aparat juga begitu, mesk iaparat udah dilatih, mentalnya udah disiapkan dan seterusnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan demonstrasi dilakukan tidak sampai malam untuk menjaga titik jenuh kedua belah pihak yang terlibat aksi, masyarakat maupun aparat keamanan. Jika dipaksakan seperti yang terjadi Selasa (24/9/2019), Moeldoko mengemukakan batas kelelahan hingga kemarahan akan mencapai titik puncaknya.

Jokowi, jelasnya, menghargai hak masyarakat untuk menyuarakan opininya dengan melakukan demonstrasi. Namun, aksi-aksi anarkis, baik yang dilakukan oleh demonstran maupun aparat keamanan, diakuinya bukan merupakan tindakan yang bijak.

“Tapi jangan sampai demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis yang merugikan semuanya. Yang kedua memunculkan rasa takut bagi semuanya. Yang ketiga mengganggu publik. Ini ruang publik ini kan hak semua orang menikmati,” jelasnya.

Di sejumlah daerah, puluhan demonstran dilaporkan mengalami luka ringan hingga serius akibat demonstrasi yang berakhir ricuh. Tak hanya itu, seorang aparat polisi juga dilaporkan mengalami luka serius di Bandung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
demo, demonstrasi

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top