Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres JK: Produk Hukum Kolonial sudah tak Relevan

Pemerintah sejalan dengan mahasiswa yang meminta RUU KUHP tidak disahkan menjadi undang-undang.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 25 September 2019  |  13:11 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla - Antara
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla - Antara
 
Bisnis.com, JAKARTA  - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah sejalan dengan mahasiswa yang meminta RUU KUHP tidak disahkan menjadi undang-undang.

"Pemerintah sejalan untuk menunda [sejumlah RUU kontroversial], untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR," kata Jusuf Kalla di sela Sidang Umum PBB di New York, melalui keterangan resminya Rabu (25/9/2019) waktu Indonesia. 

Jusuf Kalla yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas sebuah Undang-undang maka gelar dengar pendapat akan dilakukan lebih luas. 

Meski begitu ia menyebutkan sejumlah undang-undang yang ada saat ini dan hendak ditetapkan revisinya merupakan produk warisan kolonial yang saat ini kurang relevan lagi.

"Karena ini UU yang sangat penting seperti KUHP yang sudah lebih dari seratus tahun, jadi tentu banyak kemajuan-kemajuan kejahatan [yang harus diatur sanksinya]. Contohnya kejahatan cyber, dulu belum ada, atau kejahatan-kejahatan mengenai teknologi. Oleh karena itu [KUHP] harus diperbarui," katanya.

Ia menyebutkan untuk sejumlah pasal yang ditolak oleh mahasiswa maka pemerintah dan DPR akan melakukan kajian ulang untuk merumuskan kebijakan paling tepat.

"Tapi yang paling penting ini cita-cita yang lama sekali. Sudah lebih dari 50 tahun kita berbicara tentang pentingnya memperbarui UU KUHP ini, totalnya [KUHP] dulu berasal dari KUHP zaman Hindia Belanda," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demo demo mahasiswa
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top