Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Kecewa Perangkat Daerah tak Optimal Cegah Karhutla

Presiden Joko Widodo menyinggung soal tidak optimalnya perangkat daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyinggung soal tidak optimalnya perangkat daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dalam rapat terbatas pengendalian karhutla yang dihadiri menteri dan kepala lembaga terkait di Riau, Senin (16/9/2019), Jokowi menyebut sejatinya gubernur memiliki perangkat yang cukup lengkap mulai dari bupati, walikota, camat, lurah, hingga kepala desa. Begitu pula dengan panglima kodam yang memiliki komandan rayon militer hingga babinsa dan Kapolda hingga babinkamtibmas.

Simak video sidang tersebut dari Youtube Sekretariat Presiden di atas.

Belum lagi BNPB dan KLHK yang juga memiliki perangkat hingga ke tingkat desa. Akan tetapi kata Jokowi, perangkat itu tidak digunakan secara optimal untuk mencegah terjadinya Karhutla.

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau infrastruktur diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api pasti ketahuan sebelum menjadi ratusan titik api," tegasnya saat memimpin rapat tersebut.

Pencegahan karhutla mutlak dilakukan, sebab jika sudah kebakaran apalagi di lahan gambut, menurut mantan Walikota Solo itu, sangat sulit memadamkannya.

"Ini saya ingatkan berkali-kali, yang kita hadapi bukan hutan tapi lahan gambut," ujarnya sedikit geram dengan pembawaan yang tetap tenang.

Sudah kepalang terbakar, Jokowi lantas meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap penanggulangan yang tengah dilakukan kementerian dan lembaga terkait. Jokowi mengaku sudah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadir Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo untuk melakukan hujan buatan. Hujan buatan sudah dikerjakan hari ini dan dia berharap besok dilakukan dalam skala besar.

Sementara itu dia menegaskan agar penanganan ini disegerakan. Karhutla diharapkan jangan sampai mengganggu aktifitas penerbangan. "Sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi, aktifitas ekonomi yang tidak diharapkan," imbaunya.

Jokowi juga meminta Agara aparat penegakkan hukum menindak tegas perusahaan maupun perorangan yang menyebabkan karhutla.

Terakhir, Jokowi menginginkan agar karhutla tidak merembet ke lokasi lain, baik lahan gambut maupun hutan, apalagi masuk wilayah pemukiman warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Desynta Nuraini
Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper