ICW: DPR Pilih Pimpinan KPK Sesuai Selera Politik dan Rencana Besar

Ini artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 13 September 2019  |  12:42 WIB
ICW: DPR Pilih Pimpinan KPK Sesuai Selera Politik dan Rencana Besar
Anggota komisi III DPR melakukan voting saat proses pemilihan calon Pimpinan KPK di Komisi III, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/09/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap terpilihnya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019-2023 berdasarkan selera politik.

Pimpinan KPK terpilih dari hasil uji tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR hingga Jumat (13/9/2019) dini hari itu disebut ICW berakhir antiklimaks.

Adapun lima pimpinan KPK terpilih itu adalah mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri yang juga didapuk menjadi ketua. Kemudian, petahana Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar (advokat), Nawawi Pomolango (hakim), serta Nurul Ghufron (akademisi).

"Sebagaimana yang telah diprediksi sejak awal, Komisi III DPR akan memilih calon pimpinan KPK yang sesuai dengan ‘selera politik’ mereka," kata aktivis ICW, Kurnia Ramadhana pada Jumat (13/9/2019). 

Kurnia mengatakan pilihan selera politik itu bahkan harus dengan mengabaikan pelbagai catatan negatif terkait dengan calon pimpinan KPK tertentu. Selain itu, sinyal komposisi pimpinan KPK baru ini dinilai sudah menguat sejak di Panitia Seleksi Capim KPK. 

"Ini artinya, proses yang terjadi di Pansel Capim KPK, termasuk sikap politik Presiden Jokowi kemarin, dengan apa yang terjadi di DPR adalah sebuah proses yang seirama seolah menjadi bagian dari rencana besar," paparnya.

Kurnia mengaku dengan kondisi seperti ini maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai akan kian menjauh dari harapan awal, yakni menciptakan pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan bebas dari KKN. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi, dpr

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top