Nasir Djamil Sebut 10 Capim KPK Representasi Wajah Presiden

Presiden Jokowi dilaporkan telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan para calon tersebut merupakan representasi dari wajah presiden.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 05 September 2019  |  07:55 WIB
Nasir Djamil Sebut 10 Capim KPK Representasi Wajah Presiden
Diskusi bertajuk Periode Kedua Jokowi, Masihkan Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan? bersama Anggota DPR Saifullah Tamliha (kiri), Viva Yoga Mauladi (kiri tengah), Nasir Djamil (kanan tengah) dan Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago (kanan), Kamis (8/8/2019). JIBI/Bisnis - John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi dilaporkan telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada DPR. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan para calon tersebut merupakan representasi dari wajah presiden.

"10 capim [calon pimpinan] KPK ini sebenarnya wajah dari Presiden. Jadi kalau mau melihat wajah Presiden lihatlah 10 capim KPK itu," katanya di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Seluruh nama capim KPK langsung dibahas di Badan Musyawarah DPR, kemarin. Mereka diuji kelayakan dan kepatutannya. Hari ini, rencananya 10 nama tersebut akan dibawa ke sidang paripurna.

Nasir enggan berandai-andai tentang isu miring yang menyasar sejumlah nama dari daftar calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, seluruh nama yang telah dikirimkan Presiden, tentu telah dinilai pula oleh intelijen baik dari kepolisian maupun kejaksaan.

Apalagi, menurutnya, setelah panitia seleksi memberikan nama tersebut kepada Presiden, tinggal Jokowi yang menentukan siapa saja yang layak dikirimkan namanya ke DPR. Presiden termasuk Pansel diyakini telah mendengar berbagai masukan dalam pemilihan kali ini.

Di sisi lain, setelah dibahas dan diuji kelayakan serta kepatutan, DPR RI akan memilih lima orang sebagai Pimpinan KPK untuk periode jabatan 2019 - 2023.

"DPR akan menyaring dari 10 nama itu menjadi 5, apakah kemudian nama-nama yang diserang isu mirimg akan menolak atau tidak, kami juga tidak mau berandai andai juga apakah itu akan ditolak atau tidak," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, KPK, dpr

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top