Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut contoh bagaimana investor tidak memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasinya. Pada 2 bulan lalu, ujar Jokowi, sebanyak 33 perusahaan memindahkan investasinya dari Tiongkok.
"23 memilih di Vietnam. 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. Nggak ada yang ke kita. Dari 33, sekali lagi, 33 perusahan di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi, hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menyebut investor memilih negara lain seperti Vietnam, bukannya Indonesia, karena hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proses pemindahan investasi itu. Sementara itu, proses pemindahan investasi ke Indonesia membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"Kemudian tahun 2017, ini contoh, 2017 ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi, tapi relokasinya ke mana? Coba kita lihat, dari 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina dan baru yang berikutnya 10 ke Indonesia," kata Jokowi.
Dengan demikian, Jokowi menyatakan permasalahan mengenai investasi itu berada di internal pemerintahan. Penyelesaian persoalan itu merupakan kunci supaya Indonesia dapat keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hal itu dapat memayungi Indonesia dari kemungkinan resesi global yang semakin besar.
Baca Juga
"Kuncinya hanya ada di situ. Ndak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ. Oleh sebab itu saya minta seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan industri dari China lebih banyak direlokasi ke Vietnam, Kamboja atau Thailand sedangkan ke Indonesia sedikit sekali. Darmin mengakui terdapat hal yang tidak berjalan baik.
Salah satu persoalannya, menurut Darmin, adalah investasi tersebut membutuhkan rekomendasi yang baru dapat dikeluarkan dalam waktu dua bulan.
Padahal, apabila Indonesia ingin masuk ke dalam rantai nilai global, persoalan itu bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 hari. Rekomendasi itu, menurut Darmin, berbeda dengan izin.
"Ada sejumlah hal yang ditemukan bahwa, 'oh ini (perizinan dan rekomendasi) memang kita harus review habis-habisan dan pangkas habis-habisan'," kata Darmin.
