Wapres JK : Konflik Papua Masalah Harga Diri

Persoalan tersebut sudah selesai ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memohon maaf kepada masyarakat Papua.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 04 September 2019  |  19:17 WIB
Wapres JK : Konflik Papua Masalah Harga Diri
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) Bali mengikuti aksi damai di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (22/8/2019). Dalam aksi tersebut, mereka menolak dan mengutuk keras serta meminta aparat menangkap pelaku aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah. - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konflik di Papua bukan terjadi karena ketimpangan pembangunan di bandingkan dengan daerah-daerah lain.

Menurut Wapres Kalla, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, pembangunan, dan keleluasaan untuk rakyat Papua.

"Orang tentu mendambakan suatu kehidupan  dan infrastruktur yang baik. Namun, ada sesuatu yang kadang lebih tinggi, yaitu harga diri. Itu akibat dikatakan ‘monyet’, harga diri orang Papua tersinggung," kata JK di kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).

Dia mengatakan saat insiden ucapan rasisme terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah meminta maaf secera resmi.

Kalla menilai persoalan tersebut sudah selesai ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memohon maaf kepada masyarakat Papua. Namun, banyak warga Papua yang merasa tersinggung sehingga memantik bara sehingga menimbulkan kerusuhan di Papua.

Karena itu, JK meminta semua pihak tetap berhati-hati dalam bersikap dan berkata sopan.

"Jadi bukan soal dia tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur lebih baik, Ada harga diri yang tadi, Gubernur Jatim dan Wali Kota Surabaya sudah meminta maaf, mestinya diterima," imbuhnya.

Konflik di Papua tetap sulit diselesaikan meskipun Presiden Joko Widodo sudah berkunjung langsung, berdialog dengan warga, bahkan membangun infrastruktur.

Pemerintah Pusat juga menyematkan status Daerah Otonomi Khusus sehingga pemerintah Papua dan Papua Barat benar-benar bisa menggunakan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat di wilayah Timur Indonesia tersebut .

"Pak Jokowi berapa kali ke Papua? Mungkin 10 kali ada. Tiap ke sana juga selalu berdialog. Mestinya ketika UU Otsus disetujui ya [konflik] selesai. Tapi ini kok enggak selesai-selesai?" ucap JK.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jusuf kalla, papua, kerusuhan, Wapres JK

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top