Bisnis.com, JAKARTA - Semua pihak diminta menahan diri dan memberikan kesempatan kepada panitia seleksi Pimpinan KPK menyelesaikan tugas yang diamanahkan.
Pengamat politik, Ireng Maulana menilai bahwa panitia seleksi (pansel) telah bekerja secara baik dalam melaksanakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel walapun sebagian pihak menolak beberapa kandidat hasil seleksi tahap akhir karena dinilai cacat.
Dia menilai, jika mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh pansel dinilai tidak cukup layak untuk menyaring kandidat, maka harus pula diketahui ruang kepercayaan publik terhadap aksi penolakan ini.
“Bisa jadi publik juga tidak lantas langsung memberikan dukungan kepada kepentingan ini.,” ujarnya.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi diklaim menjadi komitmen banyak orang, namun rotasi pimpinan KPK tidak selalu menjadi domain publik secara luas. Karena itu, kata dia lebih baik jika memberikan kesempatan kepada Pansel untuk menyelesaikan proses seleksi hingga tuntas.
“Mereka yang lolos seharusnya mereka yang dinilai layak,” ungkap pria asal Kalimantan Barat ini.
Baca Juga
Dia menduga, para pihak yang bersikeras menolak kinerja pansel, terlalu bersandar kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, padahal upaya pemberantasan korupsi itu menurutnya merupakan satu ekosistem lengkap dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya wakil rakyat di parlemen untuk melakukan check and balance terhadap eksekutif.
"Kemudian di bidang pemeriksaan sudah berlapis instrumen seperti Inspektorat Daerah, BPKP dan BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan," kata pria yang juga memiliki keahlian Tata Kelola pemerintahan desa ini.
Selanjutnya, kata Ireng, penegakan hukum juga digerakkan oleh institusi kejaksaan dan kepolisian selain KPK. Maka cermin pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada kerja KPK seorang melainkan pada bekerjanya seluruh ekosistem tata kelola pemerintahan yang baik tadi secara konsisten dan berjenjang.
“Pimpinan KPK hanyalah supporting unit yang harus memastikan KPK mengambil perannya dalam dunia tatakelola pemerintahan yang baik. Semua berperan dan tidak perlu ada keistimewaan untuk kerja pemberantasan korupsi yang efektif," ujarnya.
Menurutnya, Pimpinan KPK yang baru tentu saja tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang diasumsikan dapat merusak KPK dari dalam karena sudah berhadapan dengan keadaan saat ini yang mapan dan sudah jadi selama bertahun-tahun sejak era pimpinan KPK jilid pertama.
