Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan terus membangun dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk meredakan aksi kerusuhan di wilayah itu. Namun dipastikan tidak ada dialog tentang kemerdekaan maupun referendum.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menerangkan selama ini dialog selalu penting dilakukan. Akan tetapi dialog yang dimaksud lebih konstruktif.
"Kami sudah tutup pintu referendum dan dialog untuk merdeka. Akan tetapi dialog [yang dimaksud] untuk memperbaiki situasi, untuk kehidupan masyarkat Papua dan Papua Barat," katanya di Kemenko Polhukam, Selasa (3/9/2019).
Dia mengatakan selama ini pemerintah pusat terus mendukung pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.
Pemerintah daerah maupun warga juga dapat menyampaikan kebutuhan apa yang diperlukan untuk keperluan masyarakat setempat.
"Tapi tidak bicarakan referendum," terangnya.
Baca Juga
Dia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana tidak sedikit untuk membangun dua provinsi tersebut.
Tahun lalu, lanjutnya, dana sekitar Rp92 triliun disuntikkan untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Padahal dana daerah yang tersedot ke pusat hanya Rp26 triliun.
"Jadi siapa bilang tidak adil. Jangan sampai terprovokasi dengan situasi," ujarnya.
Eskalasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat diyakini mulai mereda. Namun pemerintah tetap menambah personel keamanan terdiri dari TNI - Polri sebanyak 6.000 prajurit.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah berada di Papua untuk meredakan masa dan melihat langsung kondisi lapangan.
