Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun kajian lebih dalam terkait perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Di sisi lain legislatif belum semua setuju.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan bahwa perpindahan ibu kota masih niat dan belum matang. Alasannya Presiden Joko Widodo tidak menyerahkan konsep dan rancangan undang-undang pada surat yang dikirim ke legislatif.
“Bisa saja saya kira di jalan setelah melalui kajian yang mendalam itu bisa berubah. Di situlah harusnya presiden mendengarkan rakyat. Ini kan bukan raja. Kalau raja menitahkan, ‘saya mau pindahkan ke situ’ itu boleh kalau raja. Ini kan bukan kerajaan, ini negara demokrasi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/8/2019).
Fadli menjelaskan bahwa kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ibu kota tidak pindah pun sebuah keniscayaan.
“Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya udah lain. Mati listrik lagi misalnya,” jelasnya.
Di sisi lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Jokowi mengirim surat ke legislatif terkait perpindahan ibu kota agar selanjutnya dibuat undang-undang. Meski begitu, dia tidak bisa menunggu sampai semuanya beres.
Selagi menunggu, pemerintah membuat tahapan-tahapan terkait rencana pemindahan ibu kota. Kementerian yang ditugasi mendesain kawasan seperti rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini dilakukan dalam jangka 2019—2020.
Tahapan kedua yaitu membangun prasarana dasarnya yang direncanakan 2020—2023. Di sini PUPR membuat jalan, drainase, sampai air bersih.
“Setelah itu baru tahap ketiganya. Mudah-mudahan bisa dimulai tahun depan setelah tahap kedua. Itu yang perkantorannya, perumahannya sehingga nanti tahun 2023—2024 kita sudah ada rencana pergerakan pemindahan kesana dari kementerian-kementerian,” katanya.
