Bisnis.com, JAKARTA -- Pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru di Kalimantan Timur dimulai pada 2024.
Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara Syafruddin menuturkan kalangan ASN tidak perlu resah dengan keputusan pemerintah. Aturan pemindahan hanya berlaku untuk ASN yang bekerja di lingkungan kementerian lembaga tingkat pusat.
"ASN itu kontrak dengan negara. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah yang dijadikan landasan. Siap ditempatkan di mana pun," kata Syafruddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menurut Syafruddin, jumlah ASN yang akan pindah ke ibu kota baru mencapai 180.000 orang. Ia menyebutkan, dari jumlah ASN yang ada ini hanya 70 persen yang akan pindah karena 30 persen lainnya akan memasuki pensiun pada 2020-2024.
"[Sehingga] yang menduduki pos [birokrasi di ibu kota baru] adalah ASN muda. Mereka ini sangat andal, siap mental, memiliki wawasan bagus dengan profesionalisme cukup bagus," kata Syafruddin.
Syafruddin menambahkan di ibu kota baru, pemerintah akan menyediakan seluruh sarana dan prasarana mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemukiman sehingga menunjang kemudahan bertugas. Ini untuk menghapus kekhawatiran ASN.
"Tidak ada kebijakan yang akan menelantarkan [ASN]. Kota yang disiapkan adalah green city, smart city. Semua akan tersedia," kata Syafruddin.
Syafruddin menambahkan kota ini akan membuat tingkat kehidupan ASN menjadi lebih baik. Di Jakarta, katanya, ASN harus tinggal di kota penunjang untuk bermukim. Sedangkan di kota baru, semua akses penunjang kehidupan akan mudah dijangkau dengan jalan kaki atau pun bersepeda.
