Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berencana mengubah kementerian sesuai kebutuhan seperti adanya wacana menteri investasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belum tahu lebih dalam.
Luhut mengatakan bahwa untuk mengubah dan menentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu dia meminta jangan ada yang mengganggu Jokowi.
Jika ada nomenklatur kabinet, menurutnya itu pasti sudah dipikirkan matang-matang dan tidak sembarangan.
“Semua program di pemerintah itu selalu kita buat studinya supaya melihat untung rugi di setiap kebijakan yang dibuat. Bukan asal mau maunya,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Luhut menjelaskan bahwa Jokowi selalu meminta ada kajian dan studi pembanding apabila ingin melangkah dalam mengambil suatu kebijakan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa Jokowi secara mendalam belum memberi tahu partai pengusung terkait nomenklatur kementerian yang baru.
“Tapi ketika partai-partai bertemu masing-masing, Pak Jokowi sudah menyebut itu. Tapi secara detil belum,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
